Cerita Didi Riyadi Jadi Bacaleg Partai Nasdem, Pertama Terjun ke Politik dan Tidak Ada Mahar Politik

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemain sinetron dan musisi Didi Riyadi terdaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Nasdem di Pemilu 2024.

Sebelumnya, Didi Riyadi tidak memiliki sepak terjang berpolitik, hingga menjadi kader partai politik.

Didi Riyadi mengakui Pemilu 2024 adalah langkah perdananya terjun ke politik.

Baca juga: Didi Riyadi Akui Pernah Serius Mendekati Ayu Ting Ting, Bagaimana Hubungan Mereka Sekarang Ini?

"Ini pertama kali saya jadi caleg," kata Didi Riyadi berbincang bersama Warta Kota di rumahnya, kawasan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Pria yang kini berusia 41 tahun itu maju menjadi caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 11 yang meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.

Ketika ditanya pengetahuannya tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Didi Riyadi menjawab tanpa berpikir dulu.

Baca juga: Didi Riyadi Lega Setelah Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi, Minta PPKM Darurat Ditinjau Ulang

"Setiap partai politik ada dan punya AD/ART, erat sama visi misi partai politik, misalkan dalam Nasdem, judul besar dan melandasi partai adalah Gerakan Perubahan atau Restorasi," ucap Didi Riyadi.

"Misalkan Nasdem punya pendidikan politik, dalam AD/ART tertera dalam Akademi Bela Negara, itu adalah langkah konkrit Nasdem melahirkan kader ke panggung politik," lanjutnya.

Penabuh drum Band Element Reunion itu membutuhkan waktu hampir 10 detik untuk menjawab saat ditanya haluan partai.

Baca juga: Tulis Surat Terbuka Untuk Presiden Joko Widodo, Didi Riyadi: Besok Mau Makan Apa Kalau Tidak Kerja?

"Haluan partai mungkin hal-hal yang sifatnya dasar, seperti bagaimana negara ini, apa yang menopangnya, partai politik harus punya haluan, yang akan membesarkan partai itu sendiri," kata Didi Riyadi.

Sambil berpikir, Didi Riyadi lancar menjawab saat dimintai pendapatnya tentang ambang batas atau parlemantary treshold.

"Treshold yang dibuat dalam angka yang digunakan dalam pencalonan presiden," ujarnya.

"Awalnya diduga parlemantary treshold digunakan untuk menjatuhkan SBY dalam Pilpres beberapa tahun lalu, tapi kenyataannya beliau melambung tinggi," lanjut Didi Riyadi.

"Parlemantary Treshold sudah ditetapkan 20 persen, kalau nggak sampai 20 persen berarti partai nggak bisa mengusung presiden," ucapnya.

Makanya, sebut Didi Riyadi, harus adanya koalisi partai politik yang tujuannya memenuhi kuota presidenstial treshold itu.

Baca juga: Didi Riyadi Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden Joko Widodo, Keberatan Ada Kebijakan PPKM Darurat