Running Text di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tampilkan 'Plt Wali Kota Bekasi Bobrok' 

WARTAKOTALIVE.COM,BEKASI SELATAN-- Tulisan berjalan atau running text yang berada di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi diduga diretas oleh orang tak bertanggung jawab.

Running Text itu menampilkan kata Plt Wali Kota Bekasi Bobrok.

Padahal sebelumnya running teks tersebut bertuliskan Selama Datang Jamaah Haji Jawa Barat di Embarkasi Jakarta-Bekasi.

Tulisan itu berubah ketika Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyambut calon jemaah haji asal Kota Bekasi yang tiba di Embarkasi Jakarta-Bekasi pada Kamis (25/5/2023).

Dengan berubahnya running teks yang berisi pesan kepada Plt Wali Kota Bekasi itu pun juga sempat membuat beberapa pejabat lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang melihat panik.

Tak berselang lama running text tersebut di matikan sementara waktu.

Pranata Humas Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi, Fitsa Baharuddin buka suara terkait insiden running teks tersebut.

Menurut dia, apa yang terjadi diluar dugaan, dan belum mengetahui secara detail penyebabnya.

"Kalau insiden itu terjadi, itu diluar dugaan kita. Adapun penyebabnya kami belum bisa menyampaikan penyebabnya siapa, mungkin nanti saya diskusikan dengan pak kepala," kata Fitsa Baharuddin, Kamis (25/5/2023).

Disampaikan oleh Fitsa, sebelum operasional running teks tersebut di fungsikan, layar running teks memang dalam proses perawatan berkala.

Sehingga tidak ada operator dari Asrama Haji yang mengendalikan. Ia pun tidak bisa menduga-duga terkait oknum yang melakukan peretasan itu.

"Kemungkinan dari luar ada, tapi saya belum bisa memastikan dari luar karena ini belum ada upaya kita mencari tau penyebab awalnya apa. Kita gabisa menuduh si A, si B atau si C, begitu," katanya.

Terkait peretasan running teks tersebut, disamping oleh Fitsa, pihaknya akan mencoba menindaklanjuti ke pihak kepolisian untuk meminta saran terkait peristiwa tersebut.

Saat ini pun, running teks di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi di non aktifkan sementara waktu.

"Sekarang ini kami non aktifkan, kita tidak operasikan, Pak Kepala juga berpesan tidak ada yang menyentuh satu orang pun running teks tersebut supaya nanti kita minta kepolisian tindaklanjuti," ucapnya. 

PDIP Pertimbangkan Tri Adhianto maju di Pilkada

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono akui, ketidakhadiran Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dalam agenda konsolidasi DPD PDIP Jawa Barat berdampak pada penilaian kinerja.

Sebab, kata Ono, berdasarkan catatan yang ada Tri Adhianto bukan kali pertama tak hadir dalam agenda yang dilaksanakan oleh DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat, bahkan tercatat sudah lima kali absen.

"Sudah sering, ya mungkin sekitar lima kali lah ya," kata Ono Surono, Selasa (16/5/2023).

Diketahui, jika Tri Adhianto yang saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi, ia juga digadang-gandang masuk dalam bursa Pilkada 2024.

Menyikapi hal itu, kata Ono setiap partai memiliki penilaian kinerja menggunakan sistem merit. Jadi kader yang ingin menduduki jabatan, partai akan melakukan scoring.

"Kader partai yang ingin menduduki atau diberikan penugasan kepada dia untuk diposisi apapun, pasti partai akan melakukan scoring dan akan lakukan pengimbangan terkait dengan kinerja mereka. Jadi pasti ada penilaian terkait dengan siapapun yang ditugaskan," katanya.

Dampak dari tidak hadirnya Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam agenda konsolidasi DPD PDIP Jawa Barat pada Minggu (14/5/2023) lalu itu, ancaman sanksi pun juga kemungkinan akan diberikan.

Kendati demikian, kata Ono, terkait sanksi pihaknya masih menunggu arahan dari DPP PDIP.

Sebab, DPD PDIP telah mengirimkan surat ke DPP terkait hasil laporkan konsolidasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, termasuk didalamnya kader yang tidak hadir.

"Intinya bahwa DPD menunggu nanti arahan selanjutnya dari DPP partai langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Apakah nanti diminta untuk DPD mengundang pak Tri untuk klarifikasi,"

"Lalu hasilnya klarifikasi itu kita laporkan ke DPP atau misalnya sanksi itu diberikan cukup oleh DPD saja nanti kita tunggu arahan dari DPP," ucapnya.