Jokowi Dikritik usai Panggil Enam Pimpinan Parpol di Istana, Hasto Membela:Tidak Bicara soal Politik

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh mempertanyakan soal  pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan,  tidak membahas soal politik praktis.

"Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan," ujar Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

"Di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan," lanjut Hasto.

Hasto menyebut, sesuai yang disampaikan Ketum PDIP Megawati, pada pertemuan tersebut, membahas tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya. 

Termasuk pembahasan tentang bonus demografi hingga infrastruktur pemindahan ibu kota.

"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara. Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024,"ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sebanyak 6 petinggi dari Ketua Umum Partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam.

Baca juga: Dikritik karena Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi: Tolonglah Mengerti, Saya Ini Politisi

Adapun 6 ketua umum partai politik yang hadir seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono.

Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh nampak tidak hadir.

Usai melakukan pertemuan, Prabowo mengatakan, bahwa dalam diskusi lebih banyak membicarakan soal kedepan ekonomi bangsa dan tidak terlalu membicarakan terkait politik.

"Beliau (Jokowi) ya menyampaikan perkembangan terakhir di bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF," ujar Prabowo.

Kemudian, dengan adanya pembicaraan tersebut, Prabowo pun yakini Indonesia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi negara yang maju.

"Sekarang kalau tidak salah GDP kita Rp1,5 triliun, Diperkirakan ekonomi kita sudah 16 terbesar di dunia, dan diperkirakan sangat mungkin menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia," kata Prabowo. 

"Kalau kita pandai memanfaatkan, Jadi itu titipan beliau  (Jokowi) ke kita-kita," sambung Prabowo. 

Selain itu, Prabowo menambahkan, soal adanya nama-nama kandidat bacapres, hal tersebut tidak terlalu dibahas dalam kegiatan halal bihalal di Istana bersama enam ketum parpol pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Tadi kita enggak terlalu rinci berbicara soal politik, Secara praktis tidak ada bicara soal capres, Tapi titipan besar kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerja sama demi bangsa dan negara," ujar Prabowo

Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo menjawab kritikan publik karena mengumpulkan sejumlah ketua Partai Politik di Istana Negara Selasa (2/5/2023) lalu

Apalagi, sempat berembus pertemuan itu membicarakan masalah pencapresan.

Jokowi meminta publik mengerti soal peran gandanya tersebut.

Mula-mula, dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan para ketum parpol bukanlah untuk cawe-cawe (ikut campur) mengenai persiapan Pemilu 2024.

Melainkan, hanya diskusi soal politik. Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya boleh mengundang parpol ke istana.

"Kalau mereka (parpol) mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Tolak Ajakan PPP, Nusron Wahid Sebut Golkar Tidak Akan Dukung Ganjar, Pilih Merapat ke Prabowo

"Tolonglah mengerti, kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu pun mengatakan dirinya tak bermaksud cawe-cawe atau ikut campur soal persiapan parpol dalam menghadapi Pemilu 2024.

Jokowi menegaskan urusan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024 merupakan urusan parpol.

"Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan iya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," katanya.

"Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah bolak balik saya sampaikan," tambahnya.

Adapun pada Selasa malam, Presiden Jokowi memanggil enam ketum parpol ke Istana Merdeka. Enam pimpinan partai politik yang hadir yakni Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Baca juga: Jokowi Panggil Petinggi Parpol Bahas Pilpres, Didu: Istana Jadi Kantor Parpol, Mau seperti di China?

Banjir kritik

Sejumlah mengkritik langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara.

Salah satu kritik datang dari wartawan senior, Asyari Usman.

Bahkan, Asyari mempertanyakan keterangan yang menyebut bahwa diundangnya sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Merdeka adalah untuk membahas masalah kebangsaan.

Padahal, sebelumnya, beberapa petinggi parpol sempat menyatakan kedatangan mereka dalam rangka membahas peluang memasangkan Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto

"Kalau benar pertemuan ini membahas masalah kebangsaan, termasuk stabilitas politik dan kondisi perekonomian, mengapa hanya enam ketum? Apakah ketum NasDem, ketum PKS dan ketum Partai Demokrat tidak dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia?" ujarnya melalui pesan tertulis yang diterima Warta Kota, Rabu (3/5/2023).

Untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, kata Asyari Usman, pertemuan malam tadi itu tidak boleh partisan.

Semua pemangku kepentingan harus diundang.

"Pertemuan ini hanya diikuti oleh ketum-ketum yang partianya mendukung keinginan politik Jokowi. Yang berseberangan dengan kehendak dia, tidak diajak," ungkapnya

Baca juga: Masih Kalah Populer dari Anies di Jakarta, Gembong Minta Kader PDIP Terus Pasarkan Ganjar Pranowo

"Mau disebut apa pertemuan yang digagas Jokowi ini? Bisakah dikatakan pertemuan kebangsaan? Yang membahas isu-isu nasional?" imbuh Asyari Usman

Jelas saja, kata dia, pertemuan ini bukan pertemuan atau silaturahmi kebangsaan.

Lebih cocok dikatakan sebagai “silaturahmi pilihan politik Jokowi”.

Bahkan, lebih jujur lagi dikatakan Asyari, kalau disebut sebagai “pertemuan politik anti-Anies”.

"Inilah yang tergambar dari pertemuan partisan di Istana Merdeka itu. Hanya ketum-ketum tiga partai pendukung Anies Baswedan yang tidak diundang, tidak diajak, atau tahu diri untuk tidak hadir karena mereka memang tak sejalan dengan Jokowi," ungkapnya

Asyari menambahkan, apabila ingin disebut pertemuan parpol-parpol pendukung Jokowi, seharusnya Ketum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh wajib diundang.

Baca juga: Jokowi Panggil Petinggi Parpol Bahas Pilpres, Didu: Istana Jadi Kantor Parpol, Mau seperti di China?

"Kenyataannya tidak. Padahal, sampai hari ini Paloh dan partainya masih pendukung Jokowi," katanya

Jadi, sekali lagi, tegasnya, pertemuan ini jelas-jelas silaturahmi anti-Anies.

"Sebab, hanya para ketum pendukung Anies yang tidak diajak. Mana bisa diklaim sebagai pertemuan yang membicarakan isu-isu kebangsaan?" ujarnya mempertanyakan

"Apakah tidak boleh Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai yang sejalan dengan keinginan politik dia? Silakan saja. Tidak ada larangan. Tapi, jangan itu diselenggarakan di Istana Merdeka. Istana itu milik seluruh rakyat. Bukan milik Jokowi, bukan milik enam parpol saja."

Asyari mempersilakan dilakukannya pertemuan tiap hari dengan parpol yang pro-Jokowi.

Asalkan tidak dilaksanakan di gedung-gedung milik negara.

"Laksnakana saja di kantor salah satu parpol, atau di rumah pribadi ketum umum salah satu parpol pro-Jokowi itu."

Asyari mengaku paham  mengapa Jokowi melaksanakan pertemuan partisan itu di Istana.

Sebab, di tempat lain akan kelihatan tidak bergengsi, tidak ada wibawa. Tidak ‘presidential’.

"Jadi, pertemuan partisan seperti malam tadi itu di Istana Negara, jelas penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dan terkesan Jokowi ingin menunjukkan kepada para ketum partai itu bahwa dia mengumpulkan mereka di bawah pengaruh kekuasaan Presiden, bukan pengaruh Jokowi pribadi," imbuhnya

Sekarang, Asyari menyebut, rakyat bisa melihat dengan jelas sikap dan tindak-tanduk Jokowi.

"Dan sikap seperti inilah yang ingin dia lanjutkan lewat Ganjar Pranowo. Tentu ini sangat berbahaya. Dia akan melanjutkan cara-cara memecah belah bangsa," ungkapnya

"Praktik-pratik seperti inilah yang, insyaAllah, akan dihentikan oleh Anies Baswedan ketika beliau kelak duduk di kursi presiden. Anies tidak akan melakukan ini. Dia akan memberikan teladan terbaik dalam berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi," tandas Asyari.

Jokowi minta ketum parpol kompak

Presiden Jokowi meminta seluruh partai pendukung pemerintah harus tetap kompak meski jelang Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat sambangi Istana Kepresidenan pada Selasa (2/5/2023) malam seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Diketahui Presiden mengundang enam Ketua Umum Partai koalisi ke Istana Kepresidenan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.

Pada pertemuan tersebut, Prabowo Subianto, mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan para petinggi partai tersebut tidak membahas politik.

Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi hanya memberi pesan untuk tetap rukun dan kompak demi kepentingan negara.

Baca juga: Nasib Belum Jelas, Cak Imin Ingin Temui SBY dan AHY di Cikeas Malam ini

"Secara praktis tidak," ucapnya.

"Titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak demi kepentingan negara, intinya itu," jelas Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan bahwa Jokowi menyampaikan Indonesia sangat bisa menjadi negara terbesar keempat di dunia apabila pintar mengelola hal tersebut.

Sebab saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah sangat maju.

Pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam lebih, yakni mulai pukul 19.00-21.30 WIB.