Gubernur Lampung Halangi Warga Curhat ke Jokowi, Ungkap 20 Tahun Jalan Rusak Parah Tidak Diperbaiki

"Berapa kilo (meter) lagi?" tanya Arinal.

"Dekat lagi, sebelum Rumbia," jawab warga.

Mendengar jawaban warga, Arinal kemudian kembali ke tempat Jokowi menunggu setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih.

"Nggak pernah ke sini, makanya jalannya rusak," celoteh warga lainnya yang menyaksikan Jokowi dan Arinal berbincang.

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan pantauan di lokasi, rute Jalan Raya Seputih Raman ini sendiri dipilih setelah Jokowi bertolak dari Jalan Terusan Ryacudu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Jokowi yang sebelumnya direncanakan menggunakan helikopter untuk pergi ke Kecamatan Seputih Banyak, memilih menggunakan jalur darat dengan kendaraan kepresidenan.

Jalan Raya Seputih Raman ini sendiri adalah feeder atau jalan lintas dari arah Kecamatan Gunung Sugih-Kota Gajah-Simpang Randu-Rumbia.

Kondisi Jalan Raya Seputih Raman ini pun dalam kondisi rusak parah.

Sejumlah titik merupakan jalan bergelombang dan berlubang.

Ni Luh (28) warga setempat mengatakan jalan tersebut tidak ubahnya kubangan kerbau jika hujan deras melanda. "Lubang-lubang itu, Mas, jadi kolam. Dari sini sampai Rumbia sana ya sama rusaknya," kata Ni Luh.

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan karena Nilai Pemprov Lampung Tak Mampu, Arinal Malah Tepuk Tangan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menegaskan akan mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) katanya akan menggelontor anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan rusak, mulai dari Kabupaten, Kota di Provinsi Lampung.

"Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah,” kata Jokowi ketika meninjau Lampung Tengah, Lampung pada Jumat (5/5/2023).

Menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota.