DPC Gerindra Kota Tangsel Enggan Prabowo Jadi Cawapres, Partai Buruh Ingatkan Terkait Kelas Pekerja

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan (Tangsel) enggan melihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diusung jadi cawapres di pemilu 2024.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa patokan pihaknya masih pada hasil rapimnas mengamanatkan ketua umum, Prabowo Subianto diusung sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. 

"Hingga saat ini, belum dan atau tidak ada keputusan setingkat atau lebih tinggi yang menganulir keputusan rapimnas tersebut," kata Yudi, Kamis (4/5/2023).

Yudi berujar bahwa pihaknya justru sudah siap memenangkan Prabowo di Tangerang Selatan.

Persiapan yang telah dilakukan oleh pihaknya yakni konsolidasi secara internal, serta mempersiapkan saksi-saksi nantinya yang menyesuaikan TPS.

Menurut Yudi, mesin politik dari partai Gerindra sudah bergerak.

Baca juga: Eks Ketua Relawan Prabowo-Sandi Akui Erick Thohir Terus Dapat Dukungan Kuat Maju Jadi Cawapres 2024

Yudi meyakini, tahun 2024 bisa jadi momentum Prabowo. 

Menurut Yudi, saat dipercaya menjabat sebagai menteri Pertahanan pun, Prabowo dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah.

Tak hanya itu, menurutnya Prabowo juga punya kemampuan merangkul sesama.

Fokus Utama

Di sisi lain, presepsi tentang arah dukungan Partai Buruh ke salah satu calon presiden (Capres) menjadi sorotan baru-baru ini.

Adapun presepsi itu terbangun sejak Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengucapkan selamat atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Capres.

Ditambah lagi, seusai melaksanakan perayaan Hari Buruh se-Dunia 1 Mei 2023 lalu, Said Iqbal, mengunjungi Ganjar Pranowo di kawasan Jakarta Selatan.

Gestur politik ini kemudian ditangkap oleh sebagian publik sebagai arah dukungan Partai Buruh kepada capres tertentu.

Keriuhan muncul, tanpa kecuali di media sosial. Partai Buruh sendiri sudah berulang-ulang menegaskan belum menentukan dukungan Capres.

Baca juga: Partai Buruh Bakal Daftar Caleg DPR ke KPU RI Pekan Depan

Partai berwarna oranye ini baru akan memutuskan dukungan tersebut yang rencananya akan digelar Juni 2023.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar buka suara terkait hal itu.

"Rakyat harus terus melakukan kontrol terhadap parpol. Di prinsip itu saya setuju. Kecam bila perlu, sekeras-kerasnya, jika dianggap atau dikhawatirkan melenceng. Saya suka baca komentar-komentar keras anak muda di media sosial. Anak muda memang punya hak untuk bicara keras kepada penguasa dan mereka yang berniat berkuasa," ucap Fajar melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023).

Sementara itu upaya mendukung Capres semakin menggelinding seiring munculnya beberapa nama bacapres.

Berbagai parpol mencoba membangun pendekatan politik satu dengan yang lain.

Koalisi yang mulanya terbentuk, tak menutup peluang akan disusun ulang.

Belakangan, nama-nama calon wakil presiden juga mulai digaungkan.

"Tak terhindarkan dalam sistem presidensial perhatian besar akan tertuju ke sosok presiden terpilih. Wajar. Sebagai partai kelas pekerja, kalau saya yang utama adalah persatuan kelas pekerja. Soal capres taruhlah nomor tiga. Agenda perbaikan hidup kelas pekerja itu hal yang pokok, dukungan kepada capres hanya boleh ditempatkan dalam koridor itu. Jangan sampai justru memecah," ungkap dia.

BERITA VIDEO: Para Ketua Umum Parpol Pendukung Jokowi Foto Tanpa Megawati

Sebagai informasi, persatuan kelas pekerja merupakan dasar terbentuknya Partai Buruh.

Partai ini dibangun ulang oleh 11 elemen organisasi kelas pekerja.

Mereka terdiri dari organisasi buruh, petani, miskin kota, PRT dan kaum perempuan.

Partai Buruh mengusung Negara Kesejahteraan (welfare state) sebagai tujuan perjuangan.

Lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi katalisator utama upaya membangkitkan kembali Partai Buruh.

"Presiden Partai berulang-ulang bilang, Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti bensin yang dituangkan dalam api juang kelas pekerja untuk mendirikan ulang partainya sendiri. Causa sine qua non, sesuatu yang jadi penyebab. Jadi pijakan kami akan selalu itu. Tanpa kecuali dalam dukungan kepada capres. Tidak boleh dan tidak mungkin melenceng dari itu," papar Fajar.

Sebagai partai baru peserta Pemilu, Partai Buruh tidak bisa mengusung calon presiden sendiri.

Hambatan Presidential Treshold (PT) sebesar 20 persen menjadi halangan partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk mengusung calon presidennya sendiri.

Partai Buruh sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai PT.

Ini merupakan upaya sekali lagi untuk membuka ruang demokrasi lebih lebar.

Semakin banyak kandidat capres akan memberikan publik pilihan yang lebih luas.

Selain itu, semakin banyak kandidat yang bertarung, semakin mungkin lebih banyak kepala memaparkan gagasan yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kehidupan bangsa.

"Kita setuju PT 0 persen. Itu bagus. Sehat buat demokrasi. Kenapa takut dengan keberagaman kandidat? Satu, dua, tiga warna, membonsankan. Itu kenapa pelangi terlihat indah. Tetapi sebagai Ketua Bidang Ideologi, tugas utama saya menjaga garis ideologi partai. Termaksud apakah garis ideologi partai masih sejalan dengan kandidat capres yang diusung atau didukung. Itu yang primer, saya akan pasang badan di situ!," pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News