Golkar dan PKB Buka Peluang Usung Sosok Prabowo-Airlangga atau Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap menjadi partai inti, atau penggerak koalisi besar atau gabungan dari Koalisi Indonesia Besar (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)

Kemudian, Partai Golkar dan PKB juga  membuka peluang duet antara Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto atau Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024.

"Gin-ginii, Golkar dan PKB membangun kesepakatan pemenangan pilpres bersama dulu, ini kesepakatan pemenangan pilpres dalam waktu dekat ini bisa besok atau lusa," kata Kepala Bapillu Presiden perwakilan Golkar, Nusron Wahid, usai adanya pertemuan Airlangga Hartarto dan Cak Imin di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Nusron menjelaskan, akan segera membicarakan format kerja sama dua poros koalisi in, bersama Ketua DPP PKB Faisol Riza yang menjadi Kepala Bapillu Presiden perwakilan PKB.

Baca juga: PDIP DKI Sodorkan 106 Bacaleg, Mayoritas Anggota Fraksi di DPRD DKI Kembali Maju 

Kemudian, terkait soal capres yang akan didukung, Nusron masih menunggu keputusan dari masing-masing ketum partai.

"Kami bersama Pak Faisol Riza tadi sudah sepakat akan segera rapat menyusun format kerja sama pemenangan pilpresnya. Soal siapa capresnya tergantung itu ketum," ujar Nusron.

Selain itu, Nusron juga menjelaskan,  sejumlah skema pasangan capres dan cawapres yang akan didukungnya.

"Bisa Pak Airlangga atau Pak Muhaimin, bisa gabung dengan Pak Prabowo bisa juga berdua yang di foto membentuk baru. Sudah sama kan kacamatanya sama kopiahnya sama," ujar Nusron.

Sementara itu, Kepala Bapillu Presiden perwakilan PKB Faisol Riza menambahkan, bahwa komunikasi antara KIB dan KIRR sudah berjalan.

"Komunikasi sudah jalan, bahwa KIB KIRR itu semua sedang jalan, kan sudah sama sama paham, sudah sama sama dewasa," kata Faisol.

Jokowi minta Prabowo dan para ketum Parpol kompak

Pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam lebih, yakni mulai pukul 19.00-21.30 WIB.Presiden Jokowi meminta seluruh partai pendukung pemerintah harus tetap kompak meski jelang Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat sambangi Istana Kepresidenan pada Selasa (2/5/2023) malam seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Diketahui Presiden mengundang enam Ketua Umum Partai koalisi ke Istana Kepresidenan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.

Pada pertemuan tersebut, Prabowo Subianto, mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan para petinggi partai tersebut tidak membahas politik.

Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi hanya memberi pesan untuk tetap rukun dan kompak demi kepentingan negara.

Baca juga: Nasib Belum Jelas, Cak Imin Ingin Temui SBY dan AHY di Cikeas Malam ini

"Secara praktis tidak," ucapnya.

"Titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak demi kepentingan negara, intinya itu," jelas Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan bahwa Jokowi menyampaikan Indonesia sangat bisa menjadi negara terbesar keempat di dunia apabila pintar mengelola hal tersebut.

Sebab saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah sangat maju.

Prabowo Subianto layak gantikan  Jokowi

Saat ini ada tiga kandidat capres yang siap menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketiganya adalah Prabowo Subianto, Ganja Pranowo dan Anies Baswedan.

Ketiga nama itu bersaing saat disurvei, publik pun bingung memilih siapa sekiranya yang mampu melanjutkan agenda kerja Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan Prabowo Subianto yang paling mungkin.

"Setelah Pak Jokowi tidak ada lagi, kan tentu apa yang sudah Pak Jokowi lakukan harus diteruskan dengan baik. Yang salah harus dikoreksi," katanya dalam wawancara eksklusif di kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu memiliki hubungan emosional yang lebih baik ketimbang dua calon presiden yang sudah dideklarasikan yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Jadi saya melihat di antara calon-calon yang ada Pak Prabowo calon yang chemistry-nya dengan Pak Jokowi lebih cukup dalam,"urai Prof Yusril yang juga pakar ketatanegaraan.

Baca juga: Momen Susi Pudjiastuti Dijamu Makan Steak Oleh Prabowo Subianto

Dia mengakui akan segera membahas dukungan calon presiden di internal agar negosiasi politik bisa dilakukan sejak awal.

Berikut wawancara eksklusif Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domuara Ambarita dan News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat dengan Prof Yusril Ihza Mahendra:

Dari tiga nama calon presiden yang kita kemukakan paling banyak Prof Yusril menyebut nama Pak Prabowo. Mungkinkah nantinya chemistrynya akan ke sana?

Saya punya pemikiran memang seperti itu, kadang-kadang juga saya menimbang-nimbang keadaan dan mempertimbangkan juga fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Catherine Wilson Bahagia usai Dinikahi Idham Mase, Pandai Atur Waktu antara Kerjaan dan Rumah Tangga

Pak Jokowi kan sudah 10 tahun memerintah, memang pada waktu itu saya juga diajak bicara mengenai wacana presiden tiga periode. Sesudah itu ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Saya memberikan pendapat dan di media bisa dilihat tapi saya kira sekarang ini dengan PDIP sudah mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres maka agenda Jokowi tiga periode serta penundaan pemilu itu sudah selesai.

Jadi memang apapun yang terjadi agenda pemilu akan tetap dilaksanakan walaupun tentu ini menyisakan bagaimana bila terjadi megathrust (goncangan politik). Saya kira itu tetap harus kita pikirkan.

Tetapi untuk agenda penundaan pemilu dan lain-lain, dengan pengumuman deklarasi PDIP maka kita lupakan saja soal itu.

Setelah Pak Jokowi tidak ada lagi, kan tentu apa yang sudah Pak Jokowi lakukan harus diteruskan dengan baik. Yang salah harus dikoreksi. Jadi saya melihat di antara calon-calon yang ada Pak Prabowo calon yang chemistry-nya dengan Pak Jokowi lebih cukup dalam.

Meskipun Pak Jokowi terlihat bermain dua kaki ya?

Entahlah ya, saya sih tidak mengatakan beliau bermain dua kaki. Tapi memang ada posisi yang agak dilematis sekarang Pak Presiden ini.

Satu hal begini kita dulu tidak bisa membayangkan bahwa Pak Prabowo akan masuk ke kabinet Pak Jokowi karena kan begitu keras pertarungannya apalagi melibatkan agama begitu dalam terhadap Pak Prabowo pada waktu itu.

Selain ijtima ulama lalu ada puisinya Neno Warisman segala macam. Kan itu luar biasa keterlibatan agama pada waktu itu sehingga membuat kita terbelah.

Sampai di masjid jenazah tidak boleh disolatkan begitu ya?

Iya betul, jadi Pak Jokowi ini kan mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Dan Pak Prabowo juga menerima, saya pada waktu itu sempat melihat ini tidak terbayangkan terjadi.

Pak Jokowi waktu itu meminta saya menjadi lawyer profesional menghadapi gugatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi.

Saya profesional saat itu, tidak pernah berbicara pada hakimnya, enggak sama sekali dan dengan Pak Bambang Widjojanto, kita betul-betul berhadapan sebagai advokat yang betul-betul kita adu ilmu, adu kemampuan. Dan itu dimenangkan oleh Pak Jokowi.

Makanya saya agak salah paham juga pada waktu itu, kok bisa ya kita disuruh bertarung habis-habisan di pengadilan, tapi bisa juga kita membayangkan sebaliknya.

Andaikan Pak Prabowo tidak masuk ke dalam kabinet maka keterbelahan masih berlangsung sampai
hari ini. Jadi sebenarnya setelah saya berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo di Padang termasuk sebelumnya bertemu beliau.

Diskusi saya dengan Pak Prabowo tidak hanya berpikir rasional tetapi juga bicara dari hati ke hati.

Saya dapat menangkap andai kata beliau tidak masuk ke kabinet, mula-mula saya senyum-senyum juga Pak Prabowo bilang masuk demi Indonesia. Kata saya apa iya.

Tetapi setelah agak panjang kita berbicara, ada kalanya seorang politisi itu dia mengambil keputusan bukan keuntungan dirinya kadang-kadang sebuah pengorbanan.

Saya pun mengalami dilema seperti itu, misalnya saya sampai hari ini masih jadi Ketua Umum PBB.

Sebenarnya itu kan sebuah pilihan yang sulit buat saya, Anda tahu PBB ini ikut pemilu hasilnya tidak optimal walaupun sebenarnya saya bisa maju saja sebagai intelektual, atau akademisi tanpa terikat partai apapun.

Jadi saya bilang orang itu bertahan di partai untuk mempertahankan sebuah kepentingan. Tapi saya bertahan di partai ini kepentingan sama sekali nggak ada.

Waktu itu ketika saya ingin maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, satu-satunya yang menghalangi karena saya Ketua Umum Partai.

Ada partai lain yang mengirimkan surat bahwa dia mau dukung saya maju jadi Gubernur DKI asalkan mundur dari ketum partai.

Itulah dilema yang dialami Pak Prabowo disamping itu juga ada satu pengalaman beliau sebagai Menteri Pertahanan lima tahun dan kemudian ketika besok maju sebagai Presiden sudah lebih intens menyelesaikan persoalan.

Kita bisa mengerti ada manfaatnya bagi Pak Prabowo memimpin Kementerian Pertahanan karena Menhan ini kan juga sipil. Ada pengalaman dan pengorbanan yang begitu besar.

Dalam konteks itu siapa negarawan Pak Jokowi atau Pak Prabowo?

Dua-duanya bisa dianggap negarawan, artinya Pak Jokowi itu juga berjiwa besar artinya menampung atau mengajak orang-orang yang selama ini menjadi lawan politik.

Untuk bersatu jadi agak berbeda dengan pemimpin yang lain di mana kadang-kadang berdasarkan kebutuhan saja kalau sudah menang kawan-kawan dirangkul, lawan-lawan ditinggalkan.

Bisa disimpulkan PBB kelihatannya pilihan sudah mengerucut ke Pak Prabowo ya?

Ya walaupun belum final tetapi ada arah seperti itu. Ada orang mengatakan politik itu tetap dinamis segala kemungkinan bisa terjadi di luar yang kita ramalkan.

Bisa saja muncul calon baru atau koalisi baru yang mencapai threshold 20 persen karena masih ada
waktu sampai Oktober 2023. Jadi politik ini dinamis begitu.

Saya kira PBB juga belajar dari pengalaman seperti tahun sebelumnya PBB sudah menentukan pilihan misalnya mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Pada waktu itu Ketua Umumnya MS Kaban.

Kemudian Pilpres 2019 sedikit ada friksi kita agak lambat menyatakan mendukung Pak Jokowi sehingga proses negosiasi politiknya sudah terlambat.

Kita melihat bahwa formasi kekuatan politik yang ada dan sudah kita diskusikan PBB akan menentukan di awal sehingga bisa bernegosiasi lebih banyak untuk kepentingan kita semua dan kepentingan partai.

PBB ini kan keinginannya satu saja supaya dia bisa tetap eksis dan melampaui empat persen sehingga bisa berkoalisi dengan siapa saja.

Dalam pertemuan di Padang kemarin apakah di ajak Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden?

Sebenarnya tidak ada perbicaraan spesifik ke situ. Beliau bilang Pak Yusril kali ini saya harap Pak
Yusril bantu saya. Tentu pak saya bilang, dulu kan sebetulnya saya juga mau bantu Pak Prabowo di
pilpres 2014.

Ketika itu saya juga jadi ahli yang menguntungkan beliau di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu.
Walaupun orang ingatnya saya hanya jadi lawyernya Pak Jokowi untuk menghadapi Pak Prabowo di Pilpres 2019.

Di tahun 2019 seperti ada sekat di antara saya dengan Pak Prabowo. Yang datang ke rumah saya waktu itu Pak Sandiaga berbicara take and gift, ini kan politik saya mesti tahu seperti apa rencana yang mesti dikembangkan tetapi jawabannya ngambang.

Padahal saya sangat berharap bisa bertemu Pak Prabowo waktu itu tetapi banyak yang mencoba
menghalangi. Pada pertemuan di Padang kemarin kita sepakat untuk menghilangkan sekat-sekat dan
kita akan berkomunikasi lebih leluasa.

Saya pikir dengan lima tahun ada di kabinet mungkin beliau agak lebih tepat arahnya kebilau. Tetapi
PBB akan membicarakan internal dahulu.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News