Pilpres 2024

Respon Prabowo Subianto Soal Bakal Cawapres Ganjar Pranowo, PDIP: Kita Tidak Kawin Paksa

PDI Perjuangan merespons Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tak terlalu terbuka soal kemungkinan menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Warta Kota/Yulianto
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa pihaknya tak bisa memaksakan agar Prabowo mau menjadi cawapres Ganjar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) merespons Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tak terlalu terbuka soal kemungkinan menjadi pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo

Prabowo menyatakan dirinya telah jadi Capres Gerindra, dan partainya itu kini sudah cukup besar.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa pihaknya tak bisa memaksakan agar Prabowo mau menjadi cawapres Ganjar.

Pasalnya, dia menyebut jika sebuah pasangan capres-cawapres perlu adanya komunikasi di awal serta komitmen terhadap rakyat secara bersama-sama.

Baca juga: PDIP Gelar Rapat di Jalan Diponegoro, Bahas Caleg 2024 Setelah Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

"Ya tentu saja kita kan enggak model kawin paksa, tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap rakyat bangsa dan negara," ucap Hasto kepada awak media, di DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/4/2023).

Hasto menambahkan, jika partai berlambang banteng moncong putih ini terus memantau situasi dinamika politik yang selalu bergerak dinamis. 

Sehingga, PDIP akan terus melakukan kajian soal sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Di mana, keputusan dan kajian akan dilakukan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kami melakukan kajian terus menerus dan nantinya dijajaki oleh ibu Megawati Soekarnoputri yang mengambil keputusan," terang Hasto. 

Baca juga: Ganjar Pranowo Bawa Untung PDIP, Partai Lain Berbondong-bondong Ingin Koalisi

Politisi asal Yogyakarta ini mengatakan, partainya tidak secara acak melakukan soal perjodohan pasangan capres-cawapres. 

Namun, PDIP akan melihat konstelasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

"Jadi enggak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat," jelas dia. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved