Kepala LKPP Hendrar Prihadi Hendi Kunjungi IKN Nusantara, Yakin Pembangunan 100 Persen Selesai 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi bersama jajaran berkunjung ke lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (9/4).

Didampingi oleh Ketua Satgas Pembangunan Ibu Kota Negara, Danis Sumadilaga, rombongan Hendrar Prihadi  meninjau sejumlah pembangunan yang sedang berjalan, di antaranya  hunian untuk pekerja, kantor bersama, rumah tapak jabatan menteri, hingga istana kepresidenan.

Kepala LKPP RI yang akrab disapa Hendi itu mengapresiasi progres pembangunan di IKN yang dalam tren positif.

Hendi optimis target pembangunan IKN yang telah direncanakan dapat tercapai.

“Proyek pembangunan saat ini yang sudah berjalan sekitar 25 persen kiranya dapat mencapai target 100 persen di tahun 2024, sesuai  arahan Bapak Presiden,” ujar Hendi dalam siaran pers yang dikirim ke Wartakotalive.com.

LKPP RI berkomitmen mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses peyediaan infrastruktur dan penyediaan barang/jasa di IKN Nusantara.

Menurut mantan Wali Kota Semarang dua periode itu, salah satu fokusnya adalah agar proses pembangunan IKN Nusantara bisa langsung berdampak dalam menggerakan ekonomi sekitar.

Baca juga: Jadi Kepala LKPP Baru, Hendi Langsung Bikin Gebrakan Buka Layanan 24 Jam

“Kami telah menerbitkan peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2022 terkait persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan IKN,” sebut Hendi.

“Prinsip yang kita tekankan dalam aturan tersebut adalah terkait pengutamaan lingkungan, pengutamaan produk dalam negeri, pelaku usaha lokal, tenaga kerja lokal, dan material lokal.” 

Dalam kaitan pengutamaan lingkungan, pembangunan IKN tidak melakukan deforestation seperti yang dipikirkan banyak pihak.

“Menurut Pak Danis Sumadilaga,  kondisi sekarang green-nya 41 persen, sedangkan IKN ini dibangun untuk green-nya 75 %. Jadi bukan deforestation tapi justru reforestation,” kata Hendi.

Selain itu, Hendi juga menyebutkan bahwa LKPP terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Kepala LKPP RI Hendi Dukung Keterlibatan Swasta Dalam Pembangunan IKN Melalui Skema KPBU

“Sebanyak 80 % pembangunan IKN memang dirancang untuk didanai oleh investasi swasta. 54 persennya akan diupayakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, sedangkan sekitar 26 % lainnya merupakan komponen investasi swasta murni," lanjut Hendi.

Untuk itu LKPP RI juga telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 1 tahun 2023 untuk dapat mempercepat proses kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dalam rangka mendukung pembanguna IKN.

“Kami berkomitmen penuh mendukung Pak Presiden dalam pembangunan IKN ini,” tutup Hendi.