Berita Viral

Ini Profile Bupati Meranti Muhammad Adil Pernah Yang Sebut Kemenkeu Isinya Iblis, Kini Kena OTT

Ini Profile Bupati Meranti Muhammad Adil Pernah Sebut Kemenkeu Isinya Iblis, Kini Kena OTT

Penulis: Joanita Ary | Editor: Joanita Ary
Dok Instagram @muhammad_adil
Ini Profile Bupati Meranti Muhammad Adil Pernah Sebut Kemenkeu Isinya Iblis, Kini Kena OTT 

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan puluhan pejabat Pemkab Meranti lainnya.

Bupati Meranti Muhammad Adil pun juga pernah melontarkan sejumlah pernyataan yang kontroversial sebelum terjaring OTT KPK.

Berikut ini profil Muhammad Adil yang pernah mengatakan Kementerian Keuangan isinya iblis atau setan.

Muhammad Adil merupakan seorang politikus asal Provinsi Riau yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Lahir di Selatpanjang, Kepaluan Meranti, Provinsi Riau pada 18 April 1972.

Muhammad Adil merupakan alumni dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, ia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di kampus tersebut. 

Sebelum menjadi kepala daerah, Adil pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau.

Dia menjabat selama dua periode, yakni periode 2014-2019 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan 2019-2024 bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Dan saat ini Muhammad Adil merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, ia bergabung di PDIP sejak tahun 2021.

Sebelumnya, Muhammad Adil pernah mengeluarkan ucapan yang kontroversial. Ia mengatakan Kementerian Keuangan sebagai iblis karena telah mengeruk kekayaan Kabupaten Meranti.

"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Muhammad Adil ketika memprotes soal dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (Migas).

Adil menyampaikan protesnya karena menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved