Pilpres 2024
Wacana Zulhas Koalisi Besar di Pilpres 2024, PDIP tak Setuju, Yasonna: Konsep Oposisi Bikin Gaduh
Ketua DPP PDIP yang juga Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pihaknya kurangsetuju atas wacana pembentukan koalisi besar jelang Pilpres 2024.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly kurang setuju atas wacana pembentukan koalisi besar jelang Pilpres 2024, karena akn bermuara pada konsep oposisi.
Jika terwujud, koalsi besar itu justru bisa bikin gaduh, dan stabilitas politik menjadi terganggu.
“Ya, koalisi lima partai politik itu hal yang biasa, apalagi menjelang tahun politik seperti Pemilu dan Pilres,” ujar Yasonna, Senin (3/4/2023).
Wacana pembentukan koalisi besar diprakarsai oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), dan dihadiri empat pemimpin parpol lain saat acara silaturahmi, Sabtu (1/4/2023).
Adapun koalisi besar adalah gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya.
KIB terdiri dari PAN, Golkar, dan PPP, sedangkan Koalisi Indonesia Raya terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
Menurut Yasonna, terminologi koalisi versus oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dianut Indonesia, karena Indonesia hanya menganut sistem parlementer.
Baca juga: Buka Peluang Soal Koalisi Besar KIB-KIR, Prabowo Subianto: Kita Sudah Masuk Tim Jokowi
“Benar bahwa menurut Pasal 6A Ayat 2, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik, atau gabungan partai politik," ucapnya.
"Dalam konteks ini, sesuai konstitusi maka terminologinya adalah partai pengusung, termasuk bagi parpol yang bisa mengusulkan sendiri," imbuhnya.
"Jika didukung partai lainnya, fungsinya sebagai partai pendukung. Jadi gabungan partai politik yang secara konstitusi dan Undang-Undang bisa mencalonkan, seharusnya disebut sebagai partai pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden,” tambahnya.
Baca juga: Begini Respon Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera Soal Wacana Koalisi Besar Pilpres 2024
Yasonna menyatakan, pengalaman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, di mana dibangun konsep koalisi dan oposisi, justru mempertajam dikotomi di DPR-RI, sehingga menimbulkan kegaduhan dan deadlock.
“Saya kira kita harus bangun suatu budaya politik yang lebih guyub, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, dan secara konstitusional membangun sistem presidensil yang lebih baik,” katanya.
Sebelumnya, menurut Zulhas pembicaraan mengenai koalisi besar ini masih memiliki banyak waktu, termasuk soal pemilihan calon presiden (capres) yang akan diusung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga hadir dalam acara itu dan mengatakan para ketua umum partai politik tersebut cocok berkoalisi.
Presiden berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengatakan ada kesamaan pemikiran antara Gerindra dan parpol-parpol yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut.
"Wacana ini bisa dipertimbangkan, tapi kita lihat nanti hasil Pemilu legislatif dulu," ujarnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Pilpres 2024
Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly
Ketum PAN Zulhas
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan
PDIP
Koalisi Besar Pilpres 2024
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.