Piala Dunia U20 2023, Alasan Ganjar Pranowo Menolak Keras Timnas Israel Berlaga di Jawa Tengah

WARTAKOTALIVE.COM - Pihak FIFA secara resmi telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

Negara Indonesia dicoret dari daftar tuan rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2023, bahkan berpotensi dapat sanksi berat dari FIFA.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi salah satu sosok kepala daerah yang menolak keras kedatangan Timnas Israel berlaga di Jawa Tengah.

Di mana Stadion Manahan Solo masuk dalam stadion yang diajukan sebagai venue pertandingan.

Baca juga: VIDEO Jokowi Mengaku Sedih dan Kecewa dengan Keputusan FIFA

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023, Nasib Pemain Naturalisasi Dipertanyakan

Baca juga: Striker Timnas U-20 Hokky Caraka Kecewa Berat Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023

Selepas FIFA keluarkan pernyataan resminya, Ganjar menegaskan dasar penolakannya terhadap kedatangan Israel ke Jawa Tengah mengacu pada keputusan politik luar negeri Indonesia.

"Itu keputusan politik luar negeri kita, tinggal dilakukan lobi-lobi saja dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu," kata Ganjar Pranowo dalam tayangan Kompas TV, Kamis (30/3/2023).

Politikus PDIP ini juga mengaku kecewa atas keputusan FIFA, lantaran gelaran Piala Dunia U-20 sudah disiapkan sejak Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada tahun 2019.

Dia pun menyebut sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan seluruh kementerian terkait termasuk PSSI soal peluang Indonesia untuk menjadi co-host di Piala Dunia U-20.

Opsi co-host menurutnya jadi langkah agar seluruh bangsa dan negara dapat menegakkan konstitusinya.

"Sehingga relasi antara bangsa dan negara konstitusinya semuanya tegak. Ini satu kata yang saya sampaikan," ungkapnya.

PDIP Sebut Penolakan Timnas Israel Berdasarkan Permenlu

Sebelumnya politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menyebut partainya tidak sembarangan menolak terhadap tim nasional (timnas) Israel. Dasar penolakan mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019.

Rincian penolakan terhadap Israel diatur dalam Bab X pasal 150 hingga 151 di Permenlu 3/2019 tersebut.

Hendrawan menyatakan PDIP telah mengingatkan pemerintah sejak Agustus 2022 silam.

"Kami menyayangkan pembatalan tersebut. Padahal untuk mengantisipasi kejadian ini, kami sudah mengingatkan sejak Agustus 2022. Salah satu dasarnya adalah Permenlu 3/2019 Bab X," katanya.