Zulkifli Hasan: Anggaran Buka Bersama Jajaran Pejabat Dialihkan untuk Membantu Masyarakat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran buka puasa bersama Ramadan tahun ini untuk jajaran pejabat negara dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat.

"Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng (bersama), itu maksudnya kalau ada anggaran. Anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat," kata Zulkifli Hasan, lewat keterangan, Jumat (24/3/2023).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, bahwa anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat pemerintahan akan lebih bermanfaat jika bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN ini.

Baca juga: ASN Kota Bekasi Terancam Dapat Sanksi Bila Melanggar Arahan Jokowi Tidak Buka Puasa Bersama

Senada, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akrab disapa Gus Yaqut menegaskan, anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat lebih baik disalurkan ke fakir miskin atau anak yatim.

"Kalau tidak buka bersama, kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna," kata Yaqut.

Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia dan ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.

Baca juga: Pengamat Minta Pemerintah Mau Terapkan WFH saat Bulan Ramadan, untuk Hindari Macet Jelang Buka Puasa

Surat tersebut berisi arahan Presiden Jokowi yang berisi tiga poin, yakni: pertama soal penanganan COVID-19 yang dalam transisi pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, peniadaan pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan 1444 H. Ketiga, Menteri Dalam Negeri juga ikut diminta menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan klarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.