Daerah lain Bisa Meniru Pemkab Karawang, Pejabat Daerah Wajib Jadi Bapak Asuh untuk Atasi Stunting

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Daerah yang masih memiliki kasus stunting atau gizi buruk bisa meniru kebijakan yang diterapkan Pemkab Karawang.

Sebab, Pemkab Karawang adalah daerah tersukses dalam upaya mengentaskan kasus stunting.

Pada tahun 2021, angka stunting di Karawang mencapai 20,6 persen turun menjadi 14 persen pada tahun 2022.

Artinya, dalam waktu satu tahun terjadi penurunan 6,6 persen.

Capaian ini melebih nasional karena target per tahunnya turun 3,5 persen.

Wakil Bupati (Wabup) Karawang Aep Syaepuloh mengungkapkan, ada sejumlah langkah dan upaya Pemkab Karawang dalam menangani stunting.

"Ada empat upaya, tapi atas arahan Bupati Karawang tentu bagaimana stunting ini menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

"Stunting ini adalah musuh kita semua, bukan hanya keluarga atau pun ibu tersebut, tapi ini musuh bersama," imbuh Aep ketika wawancara ekslusif beberapa waktu lalu.

Baca juga: Nucleus Farma Berpartisipasi dalam Program Penurunan Stunting Nasional, Ini Kata Edward Basilianus

Menurut Aep, penanganan stunting harus dilakukan secara pentahelix.

Bukan hanya tugas Dinas Kesehatan Karawang dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang.

Akan tetapi, tugas semua baik dari unsur pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat.

"Saya sampaikan tentu dengan SK (surat keputusan) bupati yang diturunkan bahwa stunting ini menjadi salah satu pentahelix, harus rembug bersama-sama karena stunting ini tidak bisa dilakukan Dinas KB saja, atau Dinas Kesehatan saja tapi ini harus bersama-sama," ungkapnya.

Baca juga: BKKBN-Tribun Network Kampanye CukupDuaTelur, Sukseskan Program Cegah Stunting di Indonesia

Menurut Aep, ada sejumlah upaya dalam penanganan stunting di Karawang.

Pertama, yakni program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting). Program ini ialah setiap organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, camat-camat hingga Kapolres, Dandim, Kajari semua menjadi bapak asuh anak stunting.

Dengan mengeluarkan uang itu dari uang pribadi masing-masing.

Setiap anak diberikan jatah Rp 15 ribu per hari dikalikan 30 hari, sehingga total Rp 450 ribu per bulan setiap anak, dan itu berlangsung selama enam bulan.

"Setiap OPD minimal lima anak, saya bupati sekda 10 anak. Hitungannya misal, saya pribadi karena saya 10 saya berikan dalam enam bulan itu total Rp 27 juta. Kalau lima anak sebesar Rp 13,5 juta," ucapnya.

Selain dari para pejabat, perusahaan di Karawang juga ikut serta dalam program BAAS.

Dari semua itu total tiap bulan Rp 280 juta dan Rp 1,6 miliar lebih dalam waktu enam bulan.

Kedua, adanya program satu anak satu telur. Ada petugas DPPKB Karawang yang setiap harinya mengantarkan telur secara langsung ke anaknya.

"Telur itu sudah matang dan harus dipastikan langsung dimakan sama anaknya saat diberikan," ucapnya.

Pemberian telur itu atas anjuran dokter anak, karena sangat baik untuk meningkatkan tumbung kembang anak.

Ketiga, adanya pengawasan setiap anak agar terus terpantau tumbuh kembangnya.

Pengawasan dilakukan tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya 5.637 orang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana.

Mereka, bertugas melakukan monitoring, pendampingan, dan edukasi kepada anak stunting di Karawang.

Hasilnya, berdasarkan data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 jumlah anak stunting di Karawang mengalami penurunan yang signifikan.

"Kita kan punya pendamping yang sangat luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih, setiap hari turun ke lapangan mereka hadir di tengah masyarakat," ucapnya.

Keempat, upaya penanganan dari hulu agar tidak kembali muncul anak stunting baru.

Hulu itu dari pasangan suami istri pra nikah. Pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag), yakni pengecekan kesehatan salah satunya calon suami dan istri tidak boleh sama-sama anemia.

Lalu, juga peran orangtua sangat penting dalam upaya penanganan stunting.

Misal rutin menimbang berat badan, memperhatikan asupan makanan serta pola asuh.

"Alhamdullah dari semua upaya itu, kami juga dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas keseriusan Pemkab Karawang dalam program penurunan stunting dan terbukti angka stunting di Karawang mengalami penurunan signifikan," ungkapnya.

Aep menambahkan, saat ini dari data Dinas Kesehatan Jabar, angka stunting Karawang pada 2021 diangka 20,6 persen atau sekitar 4 ribuan anak stunting dan menjadi 14 persen pada 2022 atau 2 ribuan anak stunting.

Kemudian secara peringkat dari 22 sekarang masuk empat besar capaian baik dalam angka stunting se-Jawa Barat.

"Untuk tahun 2023 ini ditargetkan angka stunting menjadi 8 persen dan diproyeksikan diharapkan 2024 zero stunting," tandasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News