Wacana Duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Suboanto di Pilpres 2024, Partai Demokrat Menunggu Sikap PDIP

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Demokrat pertanyakan posisi Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi atau Puan Maharani jika nantinya duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terealisasi, dalam Pilpres 2024.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra akui, pihaknya menunggu sikap PDIP jika nantinya akan usung kadernya Ganjar Pranowo, untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto.

"Misal ada pak Ganjar-Prabowo bersanding dan bersama ya kita tunggu saja kan belum ada siapa yang usung, kalau sudah ada yang usung baru kita bicara."

"Apakah benar PDIP usung Ganjar ada Puan. Kami tidak mau langkahi, ini wewenang partai lain," ujar Herzaky saat ditemui di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Herzaky menuturkan bahwa kondisi itu berbanding terbalik dengan koalisi perubahan.

Menurutnya, NasDem, PKS dan Demokrat telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres.

"Yang jelas koalisi perubahan satu-satunya koalisi yang sudah di atas presidential threshold 28 persen dan sudah punya kejelasan siapa capres yang akan diusung," jelasnya.

Lebih lanjut, Herzaky pun mendukung jika nantinya PDIP bakal bergabung dengan Gerindra terkait pencalonan presiden.

"Kalau melihat ini kan satu PDIP, satu Gerindra kemungkinan PDIP Gerindra bergabung bagus-bagis aja kalau menurut kami," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membuka peluang duet Prabowo-Ganjar.

Hal itu sesuai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungan kerja (Kunker) di Kebumen, Jawa Tengah.

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," kata Hashim di Museum Joang 45, Jakarta, Minggu, (12/3/2023).

Menurut Hashim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, lima belas tahun lebih tua, pengalamannya berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo. Saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

Grace Natalie: Ganjar Pranowo Capres Sudah Hasil Rembuk Rakyat

Setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengumumkan capresnya yang akan bertarung pada Pilpres 2024.

PSI sepakat akan mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres di tahun 2024 mendatang.

Penentuan Ganjar Pranowo sebagai capres berdasarkan hasil Rembuk Rakyat yang dilakukan sejak Februari 2022.

Sosok Ganjar Pranowo dinilai calon yang terbaik dan lebih unggul dibandingkan kandidat lainnya, karena mempunyai visi sama dengan seperti yang diperjuangkan PSI.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang juga turut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PSI DKI Jakarta saat diwawancarai Manager Online Warta Kota Dr Suprapto di kantor DPP Partai PSI, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/3/2023).

Berikut hasil wawancara ekslusif yang dibagi menjadi dua seri:

PSI telah mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, alasannya?

PSI secara institusi kami sudah sepakat mendukung pak Ganjar Pranowo dan pak Ganjar ini bukan pilihan rapat di DPP tetapi kami buat jejak pendapat artinya kami tanya ke masyarakat dan dibuat online.

Itu ada sembilan nama yang kami tampilkan di jajak pendapat yang judulnya 'rembuk rakyat' di websitenya PSI.

Tetapi sekarang sudah tutup, kami sudah buka sebelumnya dari satu tahun lalu dari awal 2022.

Ini kanal PSI yang buat kami kan bukan lembaga survei dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa mengeneralisasi.

Tetapi paling tidak itu mencerminkan pilihan atau suara hatinya pemilih PSI.

Jadi, sembilan nama itu kami dapatkan dengan bertanya kepada teman-teman pengurus dari daerah-daerah kemudian mereka juga melakukan penjaringan ke konstituen di tempatnya masing-masing.

Dapat lah sembilan nama itu di antaranya ada pak Ganjar Pranowo, pak Erick Thohir, pak Mahfud MD, pak Andika Perkasa, Emil Dardak, ibu Sri Mulyani, ibu Tri Rismaharini (Risma), Ridwan Kamil (RK), dan ibu Khofifah.

Dari sembilan nama yang paling tinggi suaranya di atas 50 persen adalah pak Ganjar Pranowo yang dilakukan dari ratusan ribu orang.

Dalam pandangan Anda sisi kepemimpinan Ganjar Pranowo yang bisa menjadi pegangan beliau saat menjadi capres atau pun presiden itu apa?

Beliau menurut saya, yang saya kaitan dengan DNAnya PSI perjuangan PSI kan ada dua, kebajikan (anti korupsi) keragaman (anti intoleransi). Jadi kalau kami ngomong banyak elemen bisa panjang lebar, tetapi kalau buat PSI yang paling penting dua hal ini.

Pak Ganjar itu di tengah intoleransi yang semakin naik dan ini jadi konsen kami karena Indonesia kan beragam sekali, jadi pondasi kami sebagai bangsa itu kan toleransi solidaritas.

Kami bisa bersama-sama membangun bangsa kalau tidak ada toleransi kami sibuk dengan konteks horizontal.

Jadi kapan mau membangunnya dan jangan kan mau membangun kalau mau memilih kepala daerah saja dikaitkan dengan identitas.

Saya pakai survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (PPIM UIN) mereka melakukan survei berkala dan surveinya topiknya spesifik opini intoleransi di antara guru-guru sekolah negeri di seluruh Indonesia.

Jadi mereka menemukan, bahwa jumlahnya cukup signifikan paling tidak, tetapi mereka agregasi sekitar setengah dari guru-guru negeri di seluruh Indonesia memiliki opini intoleransi.

Kalau mau dicek di google, setiap pertanyaan ada presentasenya misalnya hampir separuh responden itu tidak setuju dengan adanya sekolah berbasis keagamaan di luar agama mereka di sekitar.

Mereka tidak setuju dengan ritual keagamaan apakah itu ritual agama Hindu Buddha yang lain-lain di luar dari mereka menganut, ritual saja mereka tidak setuju.

Bahkan pertanyaannya spesifik sampai kepada apakah mau mendukung atau mendorong orang untuk pergi berjihad ada pertanyaan seperti itu, presentasenya cukup banyak surveinya di seluruh Indonesia.

Survei itu kan ada populasi dan sampel jadi sampel itu harus merepresentasikan populasi makanya ada sampel yang diambil meskipun judulnya random sampling tapi harus tetap merepresentasikan populasi.

Jadi memang di Sumatera Barat dan Jawa Barat ada agama mayoritas, semua disampling diambil samplenya agar ketika di proposionalkan sama proporsional dengan populasi, baru lah itu valid lalu survei-survei lain di luar PPIM UIN, tetapi menemukan hasilnya yang mendukung ke arah sana.

Misalnya di kalangan BIN untuk mahasiswa di perguruan negeri tinggi di mana ditemukan angkanya di atas 20 persen 25 persen menemukan tendesi di kalangan mahasiswa itu tingkat intoleransi semakin tinggi.

Jadi masalah nasional, bukan isu jualan partai bukan juga tingkat parno yang berlebihan, tetapi ini adalah gambaran dari masyarakat.

Kami sekarang mungkin tidak kami lihat kan tergantung kami tinggal di mana dan aktivitasnya di mana dan kami beroperasional secara nasional, dan kami konsen dengan isu-isu ini.

Kami menemukan laporan-laporan yang tidak selalu peristiwanya viral, tidak selalu videonya penggerebekkan orang lagi ibadah tapi laporan-laporan itu kami terima.

Pak Ganjar dari semua calon kami melihat beliau punya komitmen untuk soal intoleransi dia tidak akomodasi tidak permisif terhadap peristiwa-peristiwa intoleransi yang terjadi di Jawa Tengah cepat untuk bertindak.

Dan kami pikir, itu suatu hal yang sangat penting di saat hari ini orang ingin yang populer saja ikut saja dengan pemilih terbanyak.

Dan itu buat kami sebuah hal yang sangat penting yaitu pak Ganjar dia konsisten terkait isu intoleransi dan juga untuk DNA selanjutnya anti korupsi.

 Beliau juga hingga saat ini tidak terlibat dengan kasus korupsi dan kami lihat itu konsisten dari beliau saat masih jadi anggota dewan hingga saat ini menjadi Gubernur.

Kalau kritik untuk Ganjar Pranowo apa?

Jadi kami kan melihat beliau dari jauh karena PSI tidak ada di DPRD Jateng misalnya tingkat 1, kami tidak ada di sana, kami ada di Semarang tapi tidak ada di Jateng.

Jadi saya rasa kalau mau sedetail seperti yang saya ceritakan soal pak Anies Baswedan itu karena kami ada di DPRD DKI jadi hari ke hari itu seperti apa pembahasan anggaran dinamika dinas-dinas.

Mengapa PSI tidak mengusung Ketum PSI Giring Ganesha?

Kemarin kan sudah dicoba bro Giring juga sudah sosialisasi dan kemudian dalam perjalanannya dirasa memang saat ini belum waktunya.

Saat ini dia mau fokus urus partai sembari belajar akhirnya kan sudah pamit juga dari pencalonan pencapresannya dengan baik-baik.

Saya rasa keberanian bro Giring kami patut apresiasi dan juga sah-sah saja di dalam demokrasi kami semua orang kan boleh mencalonkan.

Kemudian ngetik sama masyarakat, oke, boleh tidak kalau tidak saya mohon undur diri nanti akan kami coba lagi masa selanjutnya jadi itu oke sambil kami tidak mau berandai-andai.

Tetapi yang pasti selama kami masih menunggu dari PDI Perjuangan prosesnya masih terus berlangsung kami masih terus melakukan komunikasi politik dengan partai parlemen lainnya.

Harapannya untuk pak Ganjar bisa diusung sambil menunggu kami sosialisasi di semua kantor PSI, di setiap pasti ada pak Ganjar dan mbak Yeni Wahid jadi sambil menunggu kami kerja. Kalau mbak Yeni itu dari aspirasi PSI sendiri.

Kenapa PSI repot-repot lakukan jejak pendapat, karena kami ingin mendemokratisisasi pencalonan capres selama ini kan sebagai pemilih tahu-tahu disadari daftar nama, yang kemudian masuk ke kertas suara.

Rapi kami tidak pernah ditanya siapa yang kamu ingin agar namanya dalam situ, dan buat kami prosesnya kebalik harus dari awal nanya dulu kepada masyarakat, siapa yang mereka inginkan.

Ternyata masyarakat ingin A tapi si A untuk masuk dalam kertas suaranya saja tidal bisa tergantung partai jadi itu sedangkan kami coba edukasi ke publik bahwa ini hak kami.

Kami minta agar pendemokratisasian proses pemilihan capres juga ditanya ke warga jangan warga dipaksa memilih dari apa yang sudah dipelihara pada elit-elit partai dan komunikasi dengan pak Ganjar terus ada.

Belum lama ini isinya yang kemudian diartikan banyak orang sebagai upaya untuk menunda pemilu 2024?

Putusan itu dikaitkan dengan putusan penguasa, lalu PSI bagaimana melihat putusan PN Jakpus ini?

Kalau buat kami putusan itu rasanya kurang pas di sebelah jadwal pemilu diputuskan di dalam forum pengadilan PN Jakpus.

Jadi kalau kami merasa di luar dari pada berbagai wacana yang timbul pemilu masih akan tetap sesuai jadwal.

Kan sudah ditetapkan dalam konstitusi kami tahapan-tahapan pemilu lima tahun sekali itu tidak bisa dibatalkan oleh hanya putusan Pengadilan Negeri.

Jadi saya setuju dengan pendapat ahli-ahli yang lebih pas untuk bicara soal ini pakar-pakar hukum tata negara, rasanya itu memang di luar wewenang PN Jakpus untuk menunda pemilu.

Dan kami siap-siap makanya tetap sesuai jadwal mulai dari perekrutan caleg tahapan kampanye kami ikuti sesuai dengan pemilih itu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.

Seandainya, kalau ada situasi kemungkinan ekonomi memburuk, keamanan tidak membaik dan kemudian pemegang kuasa di negeri ini memutuskan memang harus menunda pemilu agar NKRI terjaga. Bagaimana?

Kalau begitu berarti harus konstituasional kita kan negara konstitusi.

Artinya kalau memang partai-partai ingin melakukan itu pasti partai-partai yang ada di parlemen yang mereka harus melakukan amandemen Undang-undang Dasar (UUD).

Dan prosesnya panjang, dan kami tidak hidup dalam ruang hampa, artinya masyarakat juga pasti menjadi bagian dalam proses amandemen itu bagaimana dispursi publik akan bergulir kira-kira alasan tadi itu bisa diterima atau tidak.

Kalau menurut kami biarkan itu berproses kalau memang ada aspirasi demikian.

Kami kan negara konstitusi yang memang sudah punya kanal untuk menguji sebuah gagasan yaitu amandemen.

Kan sebelum amandemen ada misalkan kalau orang mengetahui ternyata publik tidak setuju mereka bertemu melakukan aksi-aksi, terus muncul diskusi-diskusi seperti ini di media-media, itu kan bagian-bagian dari proses demokrasi tadi.

Jadi sebaiknya kalau ada aspirasi demikian di uji saja dengan dibicarakan seperti ini kan akan kelihatan sebenarnya maunya publik seperti apa.

Apakah internal di PSI pernah bahas soal isu penundaan pemilu atau putusan pengadilan Jakpus ini?

Tidak pernah spesifik (membahasnya) karena kan yang berwenang untuk melakukan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) partai-partai di parlemen kalau kami optimis, bahwa pemilu itu pasti akan sesuai jadwalnya karena itu yang sekarang diputuskan dengan konstitusi kami ini waktu sudah kurang dari satu tahun.

Kalau mau ada upaya amandemen rasanya tidak mepet seperti.

Jadi itu mempertebal keyakinan kami, bahwa tetap sesuai jadwal karena terlalu mepet kalau mau merubah tahapan pemilu sekarang dan proses yang harus dilakukan untuk menguji sebuah gagasan, bahwa apakah karena situasi ekonomi dunia memburuk atau perang Rusia Ukrania dan sebagainya itu kan sudah muncul sekarang sudah tinggal satu tahun kurang rasanya akan tetap sesuai jadwal.

Keputusan hakim di PN Jakpus itu apa memang semata-mata soal hukum atau pertimbangan lain?

Terlalu spekulatif rasanya kalau saya mengatakan itu kira-kira apa ya alasannya. Saya tidak mengetahui persis alasannya tetapi ini kan akhirnya menimbulkan pro dan kontra.

Bahkan banyak pakar hukum tata negara yang memberikan opini bahwa tidak sepantasnya bahkan menyayangkan sekali hakim-hakim Pengadilan Negeri membuat putusan demikian.

Kami lihat kan masih berlanjut prosesnya tapi menurut kami kalau kami berpegang pada konstitusi saja yang menjadi payung hukum paling tinggi.

Kami pegang konstitusi saya yakin istana pun sama, sesuai tahapan yang ditetapkan konstitusi yaitu pemilu lima tahun sekali.

Anda dahulunya wartawan yang sekarang terjun ke dunia politik, mengapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik?

Kalau saya mau menjawab itu media juga tidak lepas dari kepentingan, kepentingannya tergantung ownernya berpihak ke partai mana.

Media hari ini juga kan tidak lurus, tidak netral-netral sekali. Kalau saya kenapa dari wartawan akhirnya banting setir ke politik itu ceritanya tidak sengaja sebenarnya.

Jadi saya waktu itu delapan tahun karier di media, mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah lembaga riset dan konsultan politik, dan karena saat itu saya sudah nyaman sekali, saya berpikir katanya kalau zona nyaman itu enak tapi tidak terlalu baik untuk perkembangan diri karena kita cenderung untuk diam.

Jadi akhirnya saya menerima tantangan itu meski saya enggak ngerti apa-apa tentang riset dan konsultan politik.

Tapi dari situ saya belajar dan akhirnya saya bertemu dengan berbagai peristiwa yang akhirnya mendorong saya masuk politik antara lain buat saya yg paling mengangetkan ketika kami mendampingi satu orang cilent (pelanggan) yang bagus, dalam artian dia ini sudah menjadi pejabat publik sudah lama dua periode, tingkat kepuasan masyarakat juga tinggi tapi begitu dia mau maju Pilgub dimintai uang tahun 2012 itu sekitar 15 miliar rupiah ini untuk di luar Jawa ratenya.

Dan ketika itu meminta uangnya langsung sebuah ketua umum dari sebuah partai uangnya diambil dukungan tidak dikasih buat saya mengangetkan, sebagai wartawan saya sering dengar tentang mahar.

Tapi kami pikir jadi praktik jual beli artinya anda jual saya beli dan ternyata anda sudah kasih uangnya, uangnya diambil dukungan tidak dikasih itu kan nipu, dan kalau praktik ini sering terjadi bagaimana?

Kami bisa berharap akan ada org-orang yang bagus yang memang punya kapasitas mau masuk ke dalam politik.

Belum tentu dia punya uang yang banyak untuk siap-siap hilang kalau pun punya uang tidak semua org punya kerjaan hati siap ketemu resiko uangnya hilang tanpa bisa menuntut apa pun.

Jadi itu yang membuat saya dan teman-teman kami tuh gemas dan dari awal membuat PSI ini tujuannya supaya ada kendaraan yang tidak perlu mahar-mahar.

Makanya kami kemarin itu membuat seleksi caleg itu kami undang panitia seleksi independen mulai dari akademisi, teman-teman media, tokoh-tokoh masyarakat, mantan pimpinan KPK, mantan-mantan menteri, mantan hakim kami undang jadi panitia seleksi independen mereka yang seleksi caleg.

Jadi dengan begitu kami buat sistem yang kamu bayar juga pengumuman bayar di sebelah mananya karena diujung yang menentukan adalah panitia seleksi independen bukan kami DPP atau pengurus wilayah dan seterusnya.

Jadi terbukti dengan begitu banyak ketika barier untuk masuk ke politik itu diminimalisir banyak orang yang daftar termasuk yang anggota dewan kami di Medan itu ada mantan pengemudi mobil online, di Tangerang Selatan ada orang tuanya pemulung, di Solo mantan satpam.

Saya cek dua minggu terakhir ratenya orangnya ngomong untuk daerah Jawa formulir itu diminta salah satu partai 150 juta, siapa yang punya uang sebanyak itu cuma buat ambil formulir, belum nomor cantik, belum lagi nomor jadi, atribut, belum bayar deal-deal saksi dan sebagainya.

Makanya kalau kita tidak bisa meminimalisir biaya politik dan barier untuk masuk parpol siapa yang mau masuk itu pasti yang masuk sudah memiliki hitung-hitungan sebelumnya.

Akhirnya kita akan terjebak terus di lingkaran setan yang mana yang masuk itu orang-orang yang tidak bagus ketika di dalam dia akan berkasus lalu jadi (makanan) media, ditangkap KPK dan sebagainya publik akan selalu kecewa melihat parpol dan politisi tak ada orang baik.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Wartakotalive.com/M27)