DPRD Kabupaten Bogor

Belum Cair Tiga Bulan, Rudy Susmanto Desak Pemkab Bogor Segera Realisasikan TPP ASN

Pemkab Bogor diminta segera mencairkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum diterima selama tiga bulan terakhir.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Junianto Hamonangan
Istimewa
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor segera mencairkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor yang belum diterima selama tiga bulan terakhir. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor kecewa karena belum menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor segera mencairkan TPP ASN itu.

"Sampai Maret 2023, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) belum dicairkan. Kami minta Pemkab Bogor segera cairkan karena itu hak yang harus diterima oleh para ASN," kata Rudy, Rabu (15/3/2023).

Menurut dia, pencairan TPP itu penting untuk mendongkrak kinerja para pegawai.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Undang Pakar Bahas Raperda, Irman Nurcahyan: Wayang Golek dari Kayu atau Bambu?

"Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," ujar Rudy.

Wasekjen Partai Gerindra ini pun menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bogor mencairkan anggaran belanja wajib dan mengikat yang sudah dianggarkan dalam APBD 2023.

"Lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai ini bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan," papar Rudy.

Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal lambannya pencairan TPP ini.

"Banyak ASN meminta kami mendorong pihak berwenang di Pemkab Bogor untuk segera mencairkan TPP yang sudah menjadi hak pegawai," tuturnya.

Baca juga: Ajak Warga Kabupaten Bogor Manfaatkan Gebyar Adminduk, Rudy Susmanto: Program ini Sangat Positif

Tak hanya TPP, Rudy juga meminta anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan.

"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan agar saat memasuki hari raya Idul Fitri masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang baik," ungkapnya.

Dia menjelaskan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat.

"Urusan belanja wajib ini mestinya sudah terjadwal setiap bulan. Sejak awal Kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan adminitrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," tandas Rudy.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved