Buntut Dirut Transjakarta Jadi Tersangka, DPRD DKI Minta Dilibatkan Pemilihan Dirut Perseroan Daerah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta minta dilibatkan dalam proses pemilihan Direktur Utama (Dirut) perseroan daerah.

Hal ini buntut ditetapkannya mantan Dirut PT Transjakarta M Kuncoro Wibowo sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus yang dihadapi Kuncoro berkaitan dengan jabatannya dulu saat dia mengemban amanah sebagai Dirut PT Bandha Ghara Reksa (BGR) Logistik Indonesia.

Karena itulah, Kuncoro telah mengundurkan diri dari jabatan Dirut PT Transjakarta sejak Senin (13/3/2023) lalu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, pemilihan direksi perseroan memang ranah eksekutif atau pemerintah daerah.

Ismail menyebut, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur, namun dia merasa tidak ada salahnya jika dilibatkan saat proses mekanisme pemilihan direksi.

“Dewan sendiri kan memang tidak dilibatkan sama sekali makanya kemarin ketika saya sempat ditanya, ya ada baiknya juga sih dan tidak ada salahnya dewan dilibatkan,” ujar Ismail pada Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Viral Tasdi-Bupati Idola Megawati Jadi Stafsus Risma Usai Bebas dari Penjara, Ini Jawaban Kemensos

Baca juga: Bukan Cuma Sri Mulyani, Bursok Anthony Sentil Mahfud MD Soal TPPU Bukan Korupsi Kasus Rafael Alun

Menurut Ismail, pihaknya bisa dilibatkan karena cukup mengetahui permasalahan yang dihadapi perseroan selama ini.

Apalagi Komisi B merupakan mitra kerja BP BUMD DKI Jakarta, sehingga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja perseroan milik daerah.

“Paling tidak dalam memberikan masukan-masukan terkait dengan kualifikasi, karena kan selama ini kami juga tahu apa sih yang jadi permasalahan mendasar di masing-masing BUMD tersebut sehingga ketika memang ada momen untuk pergantian di BUMD, itu paling tidak mendengarkanlah masukan dari dewan, kualifikasinya seperti ini,” kata Ismail.

Sepengetahuannya dari BP BUMD DKI Jakarta, mekanisme pemilihan Dirut di perseroan cukup berlapis.

Selain dari pemilik saham atau Pemprov DKI, pihak internal perusahaan juga bisa mengusulkan sumber daya manusia (SDM) terbaiknya untuk ikut seleksi menjadi pemimpin perusahaan.

“Nanti di BP BUMD ada timnya untuk melakukan seleksi tersebut, dan pada tahap seleksi berikutnya nanti memfinalisasi. Tentunya di sini ada persetujuan dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan saya lihat prosesnya sampai seperti itu,” ucap Ismail dari Fraksi PKS.

Dalam kesempatan itu, Ismail enggan menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta merasa kecolongan dengan pengangkatan Kuncoro sebagai Dirut Transjakarta pada 11 Januari 2023 lalu.

Soalnya Pemerintah DKI telah melakukan berbagai asesmen sebelum mengangkat Kuncoro sebagai direksi.

“Menurut saya, kita nggak bisa automatically, ketika beliau (Kuncoro) pernah menjabat sebagai Dirut di sana (BGR Logstik Indonesia) kemudian langsung otomatis terlibat dalam kasus korupsinya,” ucapnya.

“Kita enggak tahu juga kan, tapi bahwa kemudian itu dikaitkan dengan proses pemeriksaan (KPK), saya pikir memang sudah seharusnya, karena memang menjadi bagian dari tanggungjawabnya ketika menjabat sebagai Dirut,” lanjutnya.

Dicekal KPK ke Luar Negeri

Diberitakan sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Transjakarta M Kuncoro Wibowo kini berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan Kuncoro yang hanya dua bulan menjabat sebagai Dirut itu telah dicekal bepergian ke luar negeri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan KPK.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, seorang pemimpin perseroan memang harus fokus pada tugas yang diembannya. Ketika yang bersangkutan terjerat kasus, dia harus mundur dari jabatannya agar fokus pada pemeriksaan oleh aparat hukum.

“Jika yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan KPK, tentu Pak Kuncoro akan terbagi perhatiannya. Jadi langkah mundur dari jabatannya adalah tepat,” kata Taufik pada Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, Transjakarta saat ini memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah DKI Jakarta. Selain karena mundurnya Kuncoro, ada ragam persoalan yang selama ini menyelimuti Transjakarta.

“PT Transjakarta sangat memerlukan perhatian Pemda DKI untuk dibenahi,” ujar Taufik dari PKS.

Taufik mengatakan, ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian utama Transjakarta dan Pemerintah DKI dalam melayani penumpang. Persoalan itu harus segera diselesaikan, karena bisa mendorong minat masyarakat naik angkutan massal tersebut.

“Keamanan dan kenyamanan penumpang Transjakarta yang perlu dibenahi segera, seperti pelecehan seksual dan kriminalitas di dalam bus,” ucapnya.

Baca Berita Wartakotalive.com lainnya di Google News