Sejarah Jakarta, Lahir Sejak Abad ke-4, Rakyat Bekasi Pernah Demo Besar-besaran Pisah dari Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kota satelit di sekitarnya. Salah satunya Bekasi, ternyata Bekasi memiliki banyak sejarah Jakarta.

Sejarah Bekasi ternyata jauh lebih tua dibanding Jakarta. Bahkan dalam sejarah Bekasi, sudah dimulai sejak abad ke 4.

Ternyata nama Bekasi sudah ada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ialah kerajaan Sunda yang cukup berjaya di Indonesia.

Nama Bekasi sudah ada sejak zaman Tarumanegara.

Asal usul nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara.

Bagasasi yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Namun, di era Kerajaan Tarumanegara, Bekasi kerap disebut dengan Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri.

Siapa sangka, ternyata Bekasi tempo dulu ialah ibukota Kerajaan Tarumanegara (358-669).

Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu Jawa Barat.

Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang.

Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Sunda Kelapa (Disebut juga Kerajaan Padjajaran) yang terakhir.

Tidak heran jika, wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau.

Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan.

Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482--1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga.

Baca juga: Sejarah Jakarta, Patung Pancoran Penuh Kisah Haru dan Harapan untuk Dirgantara Indonesia

Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara abad ke 8 Kerajaan Galuh dan Kerajaan Padjajaran pada abang ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Di era penjajahan Hindia Belanda, Bekasi menjadi wilayah yang penuh dinamika.
Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanan (Distric), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis.

Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang.

Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan.

Ketika pendudukan Jepang, Bekasi menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang. Gun Kebayoran, dan Gun Matraman.

Setelah proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama KEN menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanan.

Son menjadi Kecamatan dam Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu, Ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede). Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Rubaya Suryanaatamirharja.

Saat Bekasi masuk ke dalam wilayah Jatinegara, ternyata rakyat Bekasi pernah unjuk rasa besar-besaran di tahun 1950.

Sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 berkumpul di alun-alun Bekasi berunjuk rasa menginginkan Kabupaten Jatinegara agar diubah menjadi Kabupaten Bekasi.

Hadir pada acara terseut Bapak Mu’min sebagai Resuden Militer Daerah V.

Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari empat kewedanan, 13 kecamatan, (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka itu sevara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “Swantara Wibawa Mukti”,

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan H Juanda.

Baca juga: Sejarah Jakarta, Rusun Kebon Kacang, Hunian Vertikal Tertua Digagas Wali Kota Pertama

Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi.

Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian kota administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat oleh H Soedjono (1982-1988).

Tahun 1988 Wali Kota Bekasi dijabat oleh Drs Andi Sukardi (1988-1991). Kemudian diganti oleh Drs H Khailani AR (1991-1997).

Selanjutnya, berdasakran hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998 Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Drs H Nonon Sonthanie (1998-2003).

Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yakni Ahmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad periode 2003-2008.

Kemudian pada periode 2008-2013 terpilih kembali Mochtar Mohamad sebagai Wali Kota Bekasi dan Rahmat Effendi sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.

Tahapan pemilihan kembali digelar, pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018.

Hingga, pada pemilihan selanjutnya, Rahmat Effendi terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijabat Tri Adhianto Tjahyono periode 2018-2023.