Lembaga Riset Nilai Erick Thohir Cawapres yang Mampu Akomodasi Insentif Elektoral KIB

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Latar belakang non partai politik (parpol) semakin menguatkan posisi Menteri BUMN Erick Thohir untuk diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres). Termasuk juga untuk mengakomodir kepentingan parpol dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurut Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Polldesk) Faisal Riza, latar belakang Erick Thohir memiliki peranan kunci. Terutama untuk diusung KIB maju cawapres pada Pilpres 2024.

Baca juga: Sandiaga Salahuddin Uno Dinilai Partai Demokrat Tak Cocok Mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Baca juga: Wacana Ganjar Pranowo Berduet dengan Erick Thohir di Pilpres 2024, Pengamat Politik: Patut Dirayakan

Koalisi yang dibentuk oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Golkar ini, dikatakan dia, sangat bisa untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapresnya. Hal diambil sebagai tanda jalan engah koalisi.

"KIB terdiri dari tiga partai sekarang. Itu komunikasi politik akan rumit ketika kader partai diajukan," kata Faisal dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/3/2023).

Keberadaan Erick Thohir, dia menilai, tentunya bisa ikut menjembatani komunikasi antar parpol dalam KIB. Sehingga dapat membuat hubungan parpol dalam KIB akan semakin solid melangkah ke depan.

Hal tersebut, lanjut dia, tentunya tidak terlepas dari latar belakang Erick Thohir yang berasal dari kalangan profesional. Erick Thohir tidak juga memiliki keterikatan apapun dengan para parpol.

Baca juga: Dipasangkan Anies Dalam Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Kami Sekarang Berbeda

Baca juga: Melanggar atau Tidak Kandidat Capres Keliling Daerah Sebelum Pilpres 2024?

"Ini bisa dibandingkan jika non partai diajukan, seperti Erick Thohir yang profesional," terang Faisal.

Kondisi demikian tentu semakin membuat Erick Thohir sebagai figur potensial dibanding cawapres lainnya. Erick Thohir hanya berfokus menjadi sosok dengan kemampuan kepemimpinan mumpuni.

"Jauh lebih ringan ketika dibincangkan, seperti melakukan insentif politik bisa disepakati sehingga partai di koalisi tidak merasa ditinggalkan," pungkas Faisal.