Dukungan Partai Demokrat ke Anies Baswedan di Pilpres 2024 Tidak Perlu Resmi, Ini Kata Partai NasDem

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Demokrat bersikukuh menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) sudah selesai.

Mereka tak perlu mendukung Anies Baswedan lewat forum resmi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyampaikan tiap keputusan partai seharusnya diadministrasikan secara resmi.

"Susah juga untuk mendebatkan karena internal partai orang lain, tapi bagi NasDem semua keputusan partai harus diadministrasikan," ujar Ahmad Ali saat dikonfirmasi, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Khofifah Indar Parawansa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024? Partai NasDem: Dipertimbangkan

Baca juga: Nasdem Apresiasi PKS Gencar Kampanyekan Anies Baswedan Capres 2024

Baca juga: SBY Izinkan AHY Ikuti Jejak Ketum Partai NasDem Surya Paloh Mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Kendati demikian, Ali mengaku percaya bahwa Demokrat memang telah nyata mendukung Anies Baswedan menjadi capres 2024.

"NasDem percaya bahwa Demokrat sudah mendukung Anies secara defacto," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan dinilai sudah tuntas.

Bahkan, kata dia, dukungan tersebut telah disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

Bahkan, nama Anies juga disetujui oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sudah tuntas dengan pernyataan Ketum kemarin. Pencalonan Anies Baswedan sebagai Bacapres sudah dengan persetujuan Ketua MTP Bapak SBY dan MTP," ujar Herzaky saat dikonfirmasi, Sabtu (25/2/2023).

Herzaky menyatakan Demokrat enggan berpolemik soal dukungan terhadap Anies Baswedan harus lewat forum resmi.

Dia hanya ingin memastikan Eks Gubernur DKI Jakarta itu ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Bagi kami ketika yang paling penting adalah memastikan 20 persen kursi dipenuhi. Agar koalisi perubahan bisa berlayar dan Mas Anies maju sebagai bacapres," tukasnya.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan adalah gabungan dari tiga partai politik yaitu NasDem, PKS dan Demokrat.

Adapun NasDem mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 pada 3 September 2022.

Nama Anies Baswedan sebelumnya masuk dalam bursa bakal Capres 2024 Partai NasDem bersama Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo.

Deklarasi yang dilakukan Partai NasDem ini menjadi cikal munculnya nama koalisi perubahan. 

Kemudian, PKS pun menyusul dengan menggelar Musyawarah Majelis Syuro PKS VIII pada 23 Februari 2023 lalu.

Hasilnya, Partai besutan Ahmad Syaikhu itu pun seluruh Majelis Syuro sepakat untuk mengusung Anies menjadi calon presiden.

Hingga kini, memang Partai Demokrat yang masih belum mendeklarasikan Anies Baswedan lewat forum resmi.

Adapun dukungannya hanya disampaikan lewat keterangan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

AHY menilai pihaknya tidak perlu lagi mendeklarasikan Anies Baswedan secara formal sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024.

"Sudah kami sampaikan bahwa sikap Partai Demokrat sudah sangat jelas," kata AHY usai menghadiri acara Haul ke-12 KH Zainuddin MZ, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.

AHY juga menyebut Demokrat sudah menyampaikan sikap dukungan untuk Anies saat menerima kunjungan DPP Partai Nasdem

"Kami juga mengutarakan apa yang menjadi sikap dan posisi Partai Demokrat terkait dengan bagaimana Koalisi Perubahan ini bisa segera terwujud, segera terealisasi," pungkasnya.

Khofifah Indar Parawansa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024?

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jadi satu di antara tokoh yang masuk bursa bakal calon wakil presiden (Bacawapres), untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Wakil Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim sebut, rekam jejak dan karakter Khofifah Indar Parawansa bisa jadi pertimbangan untuk memilihnya menjadi bakal cawapres.

"Khofifah salah seorang yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, baik dari sisi gender, track record maupun latar belakang organisasi dan sifat moderasi yang ia miliki," kata Hermawi Taslim kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Kendati demikian, Hermawi Taslim menegaskan hingga kini Anies Baswedan belum putuskan siapa sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya nanti.

Sebab Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan, semua figur dipertimbangkan dan berpeluang.

"Di koalisi kami, semua figur berpeluang," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang telah tegas menyatakan, tidak masalah jika nantinya Anies Baswedan memilih sosok di luar kadernya sebagai bakal calon wakil presiden 2024.

"Oh iya, kita sudah menyiapkan segalanya, iya atau tidak (cawapres Anies Baswedan dari luar kader), kita welcome," kata Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi selepas acara Apel Siaga PKS di Stadion Madya GBK, Jakarta, Minggu (26/2/2023).

Aboe Bakar menyampaikan bahwa partainya tak memiliki hambatan apapun untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden.

Sebab, hal itu diputuskan sepenuhnya oleh Anies Baswedan

"Kalau PKS sudah selesai, kapan saja sudah oke. Kita sudah tidak hambatan berhubungan dengan presiden, Anies dan wakilnya. Wakilnya tergantung Pak Anies, siap untuk menerima, jalan barang ini," kata dia.

Di sisi lain, Aboe Bakar pun menyatakan siap menerima siapa pun cawapres pilihan Anies asalkan tokoh tersebut bisa berdampak secara elektoral.

"Selama presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not," tukasnya.

Apresiasi PKS

Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggoro Jati menyambut baik PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden

Partai Keadilan Sosial (PKS) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bersama ribuan kader pada hari ketiga Rapat Kerja Nasional /rakernas PKS Tahun 2023, Minggu (26/2/2023) lalu.

Deklarasi bersama para kader digelar di Stadion Madya, Senayan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggoro Jati menyambut baik hal tersebut.

"NasDem Jakarta menyambut baik manakala PKS melakukan hal yang serupa dengan kami yakni mulai menyosialisasikan Pak Anies secara masif," ucap Nurcahyo saat dihubungi, Selasa (28/2/2023).

Pria yang karib disapa Yoyok itu menuturkan bahwa masyarakat memiliki hal untuk mengetahui capres ke depannya.

"Bagaimana rekam jejaknya agar rakyat punya waktu untuk mengenalnya sehingga harapannya yang belum tahu menjadi cinta, yang sudah cinta semakin mencintai," imbuhnya.

Ia menuturkan dengan banyaknya warga yang menghadiri safari politik Eks Gubernur DKI Jakarta itu dikatakannya sebagai bentuk harapan akan perubahan.

"Bicara tentang optimisme, dari banyaknya pertemuan yang kami lakukan dengan masyarakat, terasa sekali banyak yang mendukung, mensyukuri dan gegap gempita ingin memenangkan Pak Anies, dan tentunya NasDem sebagai salah satu partai yang mendukung beliau," tutup dia.

Masalah di Jakarta Bukan Tanggung Jawab Anies Baswedan saat Jadi Gubernur

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta ingatkan, berbagai persoalan yang masih melanda di Jakarta bukan tanggung jawab Anies Baswedan sepenuhnya saat menjadi kepala daerah.

Partai pengusung Anies itu menyebut, ada pihak lain yang ikut terlibat dan harus membantu Anies.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mencontohkan, seperti proyek normalisasi dan sodetan Sungai Ciliwung yang mangkrak di era Anies.

Kata dia, diperlukan keterlibatan pemerintah pusat karena sungai tersebut di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Normalisasi dan sodetan Ciliwung bukan cuma tanggungjawab Pemerintah DKI tapi juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat itu cq (casu quo atau dalam hal ini) Kementerian PUPR,” kata MTZ pada Senin (27/2/2023).

MTZ mengatakan persoalan Kampung Susun Bayam (KSB) Jakarta Utara yang masih terkatung-katung, seharusnya bisa dilanjutkan oleh kepala daerah berikutnya.

Hal ini berkaca pada perjanjian ganti rugi antara Pemda DKI, PT Jakarta Propertindo dan warga setempat sudah jelas dan disepakati di masa Anies.

"Kemudian di masa Pak Anies peringkat kemacetan kan sudah turun drastis. Naik lagi di masa Pj Gubernur karena PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sudah dibuka dan sosialisasi untuk memakai transportasi publik tidak intensif lagi" jelasnya.

Sedangkan untuk pengakuan lembaga FIFA terhadap Jakarta International Stadium (JIS), kata dia, diperlukan campur tangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pasalnya PSSI merupakan lembaga yang dapat berhubungan langsung dengan FIFA.

"JIS itu adalah aset Bangsa Indonesia, harus kita perjuangan bersama supaya bisa dapat standar FIFA. Jangan cuma Pemda DKI Jakarta atau PT Jakpro yang disuruh berjuang sendiri,” ucapnya.

"Kalau JIS resmi dapat pengakuan FIFA kan manfaatnya untuk semua bangsa dan rakyat Indonesia,” lanjut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Diberitakan sebelumnya, langkah bakal calon presiden (Bacapres) untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan menjiplak tagline Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disoal berbagai pihak.

Salah satunya Forum Warga Kota (Fakta) Jakarta yang mempertanyakan kinerja Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lalu.

Ketua Fakta Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengkritik ajakan Anies agar melangkah ke jenjang berikutnya seperti tagline DKI Jakarta, yaitu Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Tigor menyebut, Anies seolah-olah ingin membangun paradigma bahwa slogan tersebut sangat cocok dan sesuai dengan dirinya, dan menganggap berhasil menjadi Gubernur DKI selama lima tahun.

“Anies mengganggap dirinya setelah sukses berhasil di Jakarta maju untuk Indonesia. Keberhasilan Anies, apa wujudnya selama lima tahun menjabat Gubernur Jakarta?,” ujar Tigor berdasarkan keterangannya pada Senin (27/2/2023).

Tigor merinci, cukup banyak masalah Jakarta yang belum dituntaskan Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Persoalan itu bahkan selalu menjadi momok warga Ibu Kota, mulai dari kemacetan, banjir, penyediaan hunian layak dan sebagainya.

"Kemacetan Jakarta, tetap macet total sampai sekarang. Mana proyek rumah DP nol rupiah? Bangun Jakarta International Stadium (JIS) dari APBN tapi tidak mendapatkan pengakuan dari FIFA sebagai stadion mempertandingkan sepak bola" katanya.

"Sodetan Ciliwung lima tahun oleh Anies dibuat mangkrak lima tahun, dan diselesaikan oleh Pj Gubernur Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono" lanjutnya. 

"Begitu pula pembuatan normalisasi Ciliwung sepanjang 17 kilometer juga oleh Anies dibuat mangkrak dan diselesaikan oleh gubernur Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono," sambungnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Chaerul Umam/Wartakotalive.com/M27/FAF)