Buntut Kasus Mario Dandy, Alumni UGM Ultimatum Sri Mulyani: Jangan Sampai Ada Pembangkangan Publik!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta gerak cepat mengatasi pegawai di Ditjen Pajak.

Seperti diketahui, saat ini telah muncul sikap apatis dari masyarakat kepada Ditjen Pajak.

Di medsos berkembang tagar yang intinya menolak bayar pajak, karena uang pajak diduga untuk foya-foya pegawai di Ditjen Pajak.

Rasa kesal masyarakat ini membuncah buntut kasus anak pejabat pajak bernama Mario Dany yang menyiksa putra pengurus GP Ansor hingga koma.

Di samping itu, Mario Dandy yang merupakan anak eks pejabat eselon III Ditjen Pajak kerap pamer harta, yang kebetulan sang ayah, Rafael Alun Trisambodo memiliki harta jumbo.

Publik pun menuntut transparansi dan audit menyeluruh bagi pegawai Ditjen Pajak, karena diduga banyak yang menjadi sultan karena menyedot uang rakyat alias korupsi.

Baca juga: DPR Minta Sri Mulyani Mengaudit Semua Pegawai Ditjen Pajak, Buntut Harta Jumbo Rafael Alun

Sri Mulyani memang sudah bertindak, dengan mencopot Rafael Alun dari jabatannya, namun itu tak cukup.

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Filsafat pun angkat bicara terkait hal itu.

Ketua Umum Kagama Filsafat, Charris Zubair mengatakan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy bukan sekadar penganiayaan biasa.

Kasus tersebut, telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak.

Baca juga: GP Ansor tak Percaya Anak Pejabat Pajak Mario Dandy Negatif Narkoba, Minta Tes Ulang Lewat Rambut

Kasus kekerasan, mengantarkan kepada suatu tabir yang terbuka bahwa ternyata ada hal yang perlu dibenahi.

"Bagaimana bisa Rafael yang merupakan pejabat Kementerian Keuangan eselon III bisa mempunyai harta sebanyak itu," ujar Charris Zubair dalam jumpa pers, Senin (27/2/2023).

Arogansi yang ditunjukan oleh Mario Dandy membuka otak pandora orang-orang yang melalukan tata kelola pajak.

Baca juga: Kekasih Mario Dandy: David Pernah Berharga di Hidup Saya

Tak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan merosot drastis.

"Ketika masyarakat masih susah dengan kondisi ekonomi yang sulit, maka tidak elok jika pegawai pajak yang notabene dibiayai oleh masyarakat banyak justru memamerkan gaya hidup mewah yang tidak pantas," ungkapnya.

Charris Zubair mengungkapkan, momentum ini jangan sampai hanya berlalu begitu saja.

Harus ada reformasi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Selama ini nyaris tidak ada yang mengawasi, memang ada Inspektorat Jenderal Kemenkeu," ujarnya.

"Namun, kasus Rafael Alun menunjukan bahwa semua itu tak cukup," imbuhnya.

"Jika fenomena ini dibiarkan terus tanpa ada reformasi struktural, kami mengkhawatirkan bisa terjadi pembangkangan sipil besar-besaran," katanya.

"Sesuatu yang kita bersama tidak inginkan," imbuhnya.

Kagama Fakultas Filsafat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tanggung jawab moral.

Ada lima poin dari pernyataan sikap Kagama Filsafat UGM.

Pertama, mengutuk keras terjadinya kekerasan yang sangat brutal yang dialami D.

Kagama Filsafat menuntut agar Polisi menindak dengan tegas semua yang terlibat agar menjadi efek deterrent.

Sehingga tidak ada lagi D lain yang menjadi korban arogansi dan kebengisan pemuda kaya.

Kedua, Kagama Filsafat menuntut agar Kementerian Keuangan melakukan reformasi struktural yang menyeluruh.

Agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak untuk menjadi luar biasa kaya dengan cara yang tidak patut.

"Kami menginginkan Kemenkeu untuk lebih transparan lagi dan melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak," ucapnya.

"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan," ungkapnya.

Tiga, Kagama Filsafat menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.

Empat, Kagama Filsafat menuntut Departemen Keuangan bekerjasama dengam KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia.

"Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas," tandasnya.

Lima, Kagama Filsafat menuntut kepada pemerintah dan DPR RI untuk membentuk lembaga pengawas pegawai pajak yang independen.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News