Rafael Alun Trisambodo Licik, Pilih Mundur dari ASN Ditjen Pajak agar tak Bisa Diselidiki

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyoroti sikap Rafael Alun Trisambodo.

Seperti diketahui Rafael Alun adalah orangtua Mario Dandy, yang menaniaya David, putra pengurus GP Ansor hingga koma.

Rafael Alun sendiri adalah eks pejabat eselon III Ditjen Pajak yang memiliki harta jumbo.

Karena diketahui miliki harta hingga Rp 56 miliar, Rafael pun memutar otak, dia pilih mundur dari ASN Ditjen Pajak.

Dengan begitu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tak berhak menyelidiki atau memeriksa hartanya, karena bukan lagi ASN.

Melihat keputusan Rafael yang pilih mundur dari ASN itu, Yudi Purnomo pun minta publik tak terlena.

Baca juga: Harta Ayah Mario Dandy Satriyo Rp 56 M Siap Dibuka, Rafael Alun Trisambodo Janji Klarifikasi LHKPN

Sebab, itu cara Rafael Alun menghindari dari pemeriksaan Itjen Kemenkeu.

Itu langkah licik dari seorang ASN yang diduga memiliki kekayaan fantastis.

Yudi Purnomo pun berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menyetujui pengunduran diri Rafael Alun.

"Saran saya jangan terima pengunduran dirinya. Sebab, bisa dijadikan alasan itjen tidak bisa mengusutnya karena bukan ASN lagi," cuit Yudi dalam akun Twitter-nya.

Baca juga: Politisi PKB Minta ASN Ditjen Pajak tak Hidup Hedon: saatnya Tangkap Penilep Pajak!

Menurut Yudi, aparat penegak hukum masih bisa melakukan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo.

Namun, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu meyakini inspektorat merupakan pihak pertama yang harus menyelidiki.

"Walau penegak hukum bisa saja tetap usut karena tempus delicti (waktu kejadian, Red) saat masih ASN, namun pintu pertama pengusutan menurut saya tetap inspektorat," jelasnya.

Yudi kemudian memberi contoh kasus sidang etik yang tak jadi dilaksanakan KPK terhadap mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar lantaran sudah tak menjabat sebagai penyelenggara negara.

"Contoh mundur, akhirnya dijadikan alasan tak bisa diadili etiknya," kata Yudi.

Sebelumnya, Rafael mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Selain itu, ia juga mundur dari status ASN di Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu.

Berikut isi surat terbuka Rafael:

Melalui surat ini, saya Rafael Alun Trisambodo ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga ananda David atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saya dan terus mendoakan ananda David agar diberikan perlindungan dan pemulihan sampai kembali sehat. Saya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak saya tidak benar dan telah merugikan banyak pihak.

Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar PBNU, GP Ansor Banser, dan kepada masyarakat Indonesia. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama rekan-rekan DJP yang sudah sangat dirugikan atas kejadian ini.

Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya.

Demikian surat permohonan maaf ini saya buat sebagai bentuk penyesalan saya dan saya sangat mengharapkan pemberian maaf dari seluruh pihak yang terkait dengan kejadian ini, terima kasih.

Namun, mantan penyelidik KPK Aulia Postiera, mengatakan publik tak perlu khawatir soal mundurnya Rafael Alun dari status ASN Ditjen Pajak.

Kendati nantinya sudah tidak lagi berstatus ASN, KPK disebut masih bisa mengusut kejanggalan LHKPN tersebut.

"Masih bisa (diusut, Red) dong. Tempusnya kan saat dia menjadi PNS (ASN)," katanya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/2/2023).

Lebih lanjut, menurut Aulia, Rafael Alun bisa terlepas dari sanksi etik Kemenkeu karena sudah tidak lagi menjadi pegawai di sana.

Namun, ketika nanti misalnya pada saat pemeriksaan ternyata kejanggalan harta kekayaan bersumber dari tindak pidana korupsi, maka Rafael bisa diusut secara pidana.

"Dia mungkin bisa lepas dari sanksi etik ketika mengundurkan diri, tapi kalau ternyata dia dapat dibuktikan melakukan korupsi saat menjabat sebagai pegawai Ditjen Pajak, dia tentu bisa dipidana," ujar Aulia.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News