Menang Pilkada tapi Tak Bayar Utang Biaya Kampanye, Anies Baswedan: Itu Mindset Baru

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan menjelaskan alasan tak membayar utang Rp50 miliar kepada pihak yang memberikannya sumbangan kampanye, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal tersebut diungkap Anies Baswedan dalam wawancara bersama Merry Riana di akun YouTube Merry Riana, seperti dilihat Tribunnews, Sabtu (11/2/2023).

"Saya ingin menggarisbawahi kenapa kalau kalah malah bayar? Biasanya orang berpikir kalau menang bayar."

Baca juga: Soal Dukungan di Pilpres 2024, Ketum Projo: Kami Tunduk dan Percaya pada Suara Rakyat

"Kalau kalah saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan."

"Mungkin saya bisnis, mungkin saya melakukan usaha apa pun, supaya saya mengembalikan. Itu kalau di luar pemerintahan," ujar Anies.

Anies pun menjelaskan alasan dirinya tak perlu lagi membayar sumbangan kampanye jika menang Pilkada DKI Jakarta.

Baca juga: Masinton Pasaribu: Republik Ini Unik, Bicara Koalisi Perubahan, tapi Ide Perubahannya Enggak Ada

"Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak mencari uang di pemerintahan untuk membayar itu."

"Kalau tidak, saya mengumpulkan uang dan membayar utang. Loh, bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Dengan segala macam praktik-praktik fundraising. Untuk apa? Untuk biaya pilkada," tuturnya.

Dengan begitu, kata Anies, dirinya tak perlu mencari uang untuk membalas jasa pihak yang telah memberikannya sumbangan, sehingga ia bisa menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 10 Februari 2023: 3 Pasien Meninggal, 275 Sembuh, 239 Orang Positif

"Kemarin sebaliknya, apabila kalah, saya di luar pemerintahan, jadi sah dong mencari uang, sah dong mempunyai usaha"

"Tetapi begitu menang, saya di pemerintahan malah tidak usah, justru itulah dukungan anda untuk Jakarta yang lebih baik, membawa perubahan Jakarta. Itu mindset baru," jelasnya.

Anies mengharapkan pola-pola yang telah dilakukannya saat Pilkada DKI Jakarta 2027, bisa menjadi bahan referensi bagi pihak lainnya yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Baca juga: Kasus Dugaan Hakim MK Ubah Substansi Putusan, Ketua MKMK: Saya Juga Mengasihani Diri Sendiri

"Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi yang dipikirkan."

"Bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi, untuk nanti dikembalikan dalam bentuk previlage-previlage," bebernya.

Dinyatakan Bukan Utang Saat Menang Pilkada