Heru Budi Belum Pastikan Akan Lakukan Operasi Yustisi usai Lebaran untuk Jaring Pendatang Baru

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Leonardus Wical Zelena Arga

WARTAKOTALIVE.COM, DUREN SAWIT - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sedang memikirkan opsi kemungkinan diberlakukannya operasi yustisi

Operasi Yustisi direncanakan digelar saat arus balik mudik Lebaran 2023.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah peningkatan masuknya pendatang ke wilayah DKI Jakarta.

Saat ditanya kemungkinan pemberlakuan operasi yustisi, Heru mengaku akan melihat (mengkaji) terlebih dahulu.

Baca juga: Dukung Gerakan Cegah Stunting, Heru Budi Hartono Ajak Remaja Putri Minum Tablet Penambah Darah

"Ya nanti dilihat ya," ujar Heru saat ditemui di SMPN 51 Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/2/2023) pagi.

Jurnalis Warta Kota pun kembali mempertanyakan hal yang sama saat berada di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

"Memang ada pemberitaan operasi yustisi?" tanya Heru kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/2/2023) siang.

Namun demikian, Heru hanya menganggukkan kepala saat ditanya secara tegas terkait pemberlakuan operasi yustisi tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menegaskan saat ini belum ada rencana terkait pemberlakuan operasi yustisi.

"Sampai saat ini belum ada (rencana pemberlakuan operasi yustisi)," ujar Budi melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (10/2/2023) siang.

Budi pun menjelaskan pihaknya hanya melakukan program pembinaan kependudukan kepada masyarakat.

Program pembinaan yang dimaksud adalah dengan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat terkait seluruh layanan dokumen kependudukan.

"Dan pastinya akan dibarengi dengan kegiatan layanan jemput bola (datang langsung ke rumah-rumah)," kata Budi. 

Baca juga: Heru Budi Hartono Masih Menunggu Pengumuman dari Jokowi Perihal Jabatan Sekda DKI Jakarta

Anies Baswedan tolak operasi Yustisi

Anies Baswedan, saat menjadi gubernur DKI, menolak operasi yustisi kependudukan atau bina kependudukan bagi warga pendatang baru.

Berkaca pada pengalaman yang sudah ada, biasanya tingkat urbanisasi di Jakarta melonjak pasca arus balik mudik lebaran Idulfitri karena pendatang ingin mencari pekerjaan di Ibu Kota.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua saat itu mengatakan, seharusnya Anies tetap memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Satpol PP untuk menggelar operasi bina kependudukan.

Sebab operasi itu mengacu pada Pasal 56 dan 57 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang sampai saat ini masih berlaku.

“Operasi Yustisi wajib dilaksanakan, demi melindungi warga Jakarta, serta dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, dan bersih, bagi para penghuninya,” kata Inggard pada Senin (9/5/2022).

Baca juga: Diprediksi Ada 10 Ribu Pendatang Baru ke Kota Bekasi Pasca-Lebaran 2022

Inggard menilai, Jakarta memiliki daya tarik tinggi bagi semua orang untuk datang karena masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Meski begitu, mereka yang datang ke Jakarta harus diketahui dengan jelas maksud dan tujuannya.

“Dicek apakah sekadar ingin berwisata, kemudian telah mempersiapkan tempat tinggal, baik itu di hotel atau tempat tinggal lain yang sudah jelas. Lalu, telah memiliki dana yang cukup selama ada di Jakarta, sehingga tidak akan menyulitkan dirinya sendiri, maupun orang lain,” jelas Inggard dari Fraksi Partai Gerindra.

Kata dia, jika tujuannya ke Jakarta untuk mencari kerja, maka pendatang tersebut harus dipastikan memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai.

Lalu, telah ada jaminan pekerjaan dan tempat tinggal yang dituju.

"Karena, jika seseorang asal datang saja ke Jakarta tanpa bekal apapun, baik keterampilan maupun keahlian, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan jelas yang dituju, maka akan berakhir menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” ungkap Inggard.

“Akhirnya akan menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Hal ini tentu tak dapat dibiarkan begitu saja. Apakah, dengan meniadakan Operasi Yustisi, akan berpotensi meledaknya persoalan pelanggaran ketertiban umum ini?,” sambungnya.

Baca juga: Pasca Mudik Lebaran, Dukcapil DKI Jakarta Tak Akan Gelar Operasi Yustisi, Ini Alasannya

Inggard mengingatkan kepada dinas terkait, untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan mengenai operasi yustisi ini.

Selama Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu masih berlaku, dan belum diganti, sudah semestinya dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Sebab, jika ketentuan itu dilanggar, tentu akan ada dampak dan konsekuensi negatifnya. Salah satunya adalah persoalan ketertiban umum dan sosial yang membesar dan pada ujungnya yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Jakarta,” jelasnya.

Pada lebaran tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menyatakan, tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang saat arus balik lebaran Idulfitri 1443 H.

Adapun operasi yustisi adalah upaya menjaring pendatang baru yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta, dan biasanya dilakukan setelah lebaran.

“Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, sehingga siapa saja bisa bekerja di Jakarta,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin pada Rabu (4/5/2022).

Budi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan aplikasi untuk mendata pendatang baru ke Jakarta yang bisa digunakan perangkat RT.

Opsi lainnya, pendatang bisa melapor melalui pelayanan Dukcapil yang ada di kelurahan maupun kecamatan.

“Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW-RW di kelurahan,” ucapnya. (faf)