Hari Pers Nasional

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu: Kita Butuh Pers Bebas dan Bertanggungjawab

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan bahwa saat ini tidak cukup kita memperjuangkan pers yang bebas, tetapi lebih dari itu pers yang bertanggungja

Editor: Lucky Oktaviano
Istimewa
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) bersama para bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023). 

WARTAKOTALIVE.COM, MEDAN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan bahwa saat ini tidak cukup kita memperjuangkan pers yang bebas, tetapi lebih dari itu pers yang bertanggungjawab.

Ninik Rahayu mengungkapkan itu pada Dialog Kebudayaan bersama bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023). Dialog Kebudayaan ini dimoderatori oleh Yusuf Susilo Hartono, wartawan senior.

Menurut Ninik, kebebasan pers di Indonesia sudah demikian bebasnya sehingga apa saja dapat diberitakan di media.

“Saat Dewan Pers bertemu Bapak Presiden Joko Widodo dan menyinggung soal kebebasan pers, Presiden mengatakan pers kita sudah begitu bebasnya saat ini,” ujar Ninik mengutip Presiden.

“Ada satu yang kurang, kata Presiden. Apa itu? Tanggung jawab pers. Saat ini kita harus mengembangkan pers yang bebas dan bertanggungjawab,” ungkap Ninik.

Ketua Dewan Pers itu memberi apresiasi tinggi terhadap 10 bupati/wali kota yang terpilih mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 yang telah membangun daerah masing-masing dengan berbasis budaya.

Dalam bidang sandang, misalnya, ia memberi apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Bupati Sleman Dra. Hj Kustini Sri Purnomo mengembangkan batik sinom parijotho salak sebagai batik khas Sleman dengan memanfaatkan potensi daerah setempat.

Ninik juga memuji upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket menjadi pakaian yang bisa dipakai sehari-hari dan tidak lagi menunggu upacara adat baru mengenakannya.

Dirinya mengungkapkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan Dewan Pers, topik yang paling sedikit ditulis oleh pers justru kebudayaan. Namun apa yang dilakukan 10 bupati/wali kota dengan kebudayaan justru sangat luar biasa.

Ninik pun kagum dengan Dialog Kebudayaan itu. “Sejak awal sampai akhir ini, yang hadir tidak berkurang. Biasanya dalam dialog seperti ini yang hadir makin lama makin berkurang. Ini malah tidak,” ungkapnya.

Direktur Pembinaan Pengembangan dan .Kemendikbud Ristek-Dikti, Dr Restu Gunawan yang hadir sebagai narasumber pada Dialog Kebudayaan itu kagum pada strategi kebudayaan yang dilakukan 10 bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023.

Restu memberi apresiasi pada upaya Bupati Sleman Kustini yang menjadikan batik sebagai identitas daerahnya. Restu juga kagum pada upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket yang sakral menjadi profan.

Sandang itu, kata dia, juga bisa dijadikan alat diplomasi. Saat KTT G20 digelar di Bali, batik telah dipakai oleh semua kepala negara dan pimpinan lembaga.

Restu yang dikenal sebagai sejarawan memuji bagaimana para bupati memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun daerah masing-masing demi mewujudkan berbagai program pembangunan. “Budaya itu tidak ada konfliknya,” kata Restu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah mengaku mendapat pengalaman baru dari Dialog Kebudayaan itu. Ia mengatakan irisan kebudayaan dengan Kementerian PUPR memang tak banyak.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved