Hanya Pemkab Bogor Miliki Program Sekolah Pemerintahan Desa di Indonesia, Ini Langkah Iwan Setiawan

WARTAKOTALIVE.COM, DRAMAGA - Hanya Pemkab Bogor miliki Program Sekolah Pemerintahan Desa di Indonesia, Ini langkah Iwan Setiawan.

Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mewisudakan 165 peserta Sekolah Pemerintahan Desa Angkatan II di  IPB University, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (8/2/2023).

Peserta Sekolah Pemerintahan Desa yang diwisuda berasal dari 55 Desa di 38 Kecamatan dengan tiap desa diwakili tiga orang.

Baca juga: Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor: Semua Usulan Masyarakat Babakan Madang Sudah Terealisasi

Ada 55 Kepala Desa, 55 Operator Spasial, dan 55 Operator Sosial yang diwisuda pada Sekolah Pemerintahan Desa angkatan 2022 ini.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan Kabupaten Bogor menjadi satu-satunya di Indonesia yang sudah memiliki Program Sekolah Pemerintahan Desa yang bekerjasama dengan IPB University.

"Program ini merupakan  upaya untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, serta untuk mengoptimalkan dalam mendiagnosa seluruh permasalahan yang ada di masyarakat tingkat desa," kata Iwan di Dramaga, Rabu (8/2/2023).

Dia berharap ilmu yang didapatkan melalui program Sekolah Pemerintahan Desa ini bisa diaktualisasikan dan mengimplementasikan dalam pembangunan desa.

"Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk mengidentifikasi permasalahan seperti stunting, kemiskinan, rutilahu dan lainnya," tuturnya.

Sekolah Pemerintahan Desa ini diharapkan bisa menciptakan suatu sistem tata kelola berbasis data presisi di setiap desa.

"Data presisi yang akan dihasilkan oleh operator sosial dan operator spasial dapat diarahkan untuk menangani permasalahan yang ada,” terang Iwan.

Baca juga: 165 Perangkat Desa Kabupaten Bogor Diwisuda di IPB University, Ini Penjelasan Iwan Setiawan

Iwan meminta kepada seluruh Kepala Desa agar di Kabupaten Bogor tidak melakukan pergantian aparatur desa (oprator sosial dan operator spasial-Red) jika terjadi pergantian kades.

"Saya minta agar aparatur desa yang telah lulus melaksanakan Sekolah Pemerintahan Desa baik angkatan 1 dan 2 tidak diganti saat ada pergantian kepala desa," pinta politisi Partai Gerindra ini.

Untuk lebih mengikat, kebijakan ini akan dituangkan dengan peraturan bupati.

"Kita sudah cape-cape menyekolahkan dan mendanai mereka, pas ganti Kades ganti juga aparaturnya. Itu tidak boleh terjadi, mereka adalah investasi dan SDM desa yang sangat potensial, jadi jangan sampai diganti,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Plt. Bupati Bogor juga menyatakan terima kasih kepada keluarga besar IPB University yang sudah bekerjasama dan menjadi Kabupaten Bogor pilot project sekolah Pemerintahan Desa pertama di Indonesia.