Berita Jakarta

Heru Budi Hartono Ajak Semua Pengurus RW untuk Bantu Menurunkan Angka Gizi Buruk dan Kemiskinan

Heru Budi Hartono mengajak pengurus Rukun Warga (RW) di Ibu Kota untuk membantu pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Wartakotalive/Leonardus Wical Zelena Arga
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono soal gizi buruk atau stunting juga harus dilakukan pengurus RW 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak pengurus Rukun Warga (RW) di Ibu Kota untuk membantu pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Persoalan ini bahkan telah menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu.

“Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat stunting berada di bawah 14 persen pada tahun 2024,” kata Heru yang dikutip dari PPID DKI Jakarta pada Sabtu (4/2/2023).

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Hal itu dikatakan Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hao Di Fang, Gedung Season City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Dalam acara itu, Heru berharap seluruh pihak dapat bersinergi, termasuk antarpengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

Baca juga: Belasan Anak di Pejaten Diduga Alami Gizi Buruk, Satu Meninggal, Sudinkes Jaksel Terus Memonitor

“Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting,” ujar Heru yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Heru menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

Dengan adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Hanya saja, pengentasan kemiskinan ekstrem terkendala sejumlah hal, salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke Ibu Kota.

"Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru,” jelas Heru.

Baca juga: Ditemukan 19 Balita Alami Gizi Buruk di Jakarta Selatan, Satu Orang Meninggal Dunia

Sementara untuk pencapaian target penanganan stunting, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting.

Heru mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa baduta dan balitanya ke Posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.

“Oleh karena itu, Ketua RW bersama Ketua RT dan Dasa Wisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran,” jelas Heru.

Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ektrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

“Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa me-manage masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong dan saling menghormati,” kata Untung.

Sedangkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menambahkan, seluruh RW harus kompak.

Peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW.

“Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan memengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Kota Administrasi Jakarta Barat akan aman,” kata Fadil. (faf) 

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

 

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved