Serahkan ke Pengembang, Pemprov DKI Jakarta Lepas Tangan Program DP 0 Rupiah Tahun 2023

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta lepas tangan untuk pembangunan program DP 0 rupiah tahun 2023.

Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan bahwa pembangunan program DP 0 rupiah dilakukan oleh pengembang.

"Ini kan pembangunannya oleh mitra. Artinya dilakukan pengembang," ujar Sarjoko saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Sarjoko menyampaikan yang dimaksud pengembang tersebut bisa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta.

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus pada pemasaran program DP 0 rupiah yang telah dibangun di Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Baca juga: PDIP Minta Heru Budi Hartono Gunakan Konsep Rusunawa bukan Hunian DP 0 Rupiah Ala Anies Baswedan

"Di satu sisi, kami tetap mendorong supaya ada pihak lain (ketiga) yang berpartisipasi dalam penyediaan hunian DP 0 rupiah tersebut," ucap Sarjoko.

Sarjoko memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menyediakan lahan DP 0 rupiah.

Artinya, pihak ketiga nantinya yang akan menyediakan lahannya. Hal tersebut karena asetnya nanti menjadi aset milik pengembang.

"Jadi sekali lagi, kami hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tersebut," kata Sarjoko.

"Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya. Tapi dari sisi bantuan pembiayaannya," lanjut Sarjoko.

Baca juga: Meski Rekrut Egy Maulana Vikri, Dewa United Tetap Tidak Halangi Sang Pemain Berkarier ke Luar Negeri

Saat ditanya proyeksi pihak ketiga yang berencana membangun program DP 0 rupiah tahun 2023, Sarjoko mengaku telah ada beberapa.

Salah satunya adalah PT Marta Karya yang berada di Halim Sky Residence.

Kemudian kata Sarjoko, terdapat beberapa pihak swasta lain yang sudah mendapatkan perizinan untuk membangun program DP 0 rupiah.

Perizinan tersebut didapatkan melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta.

"Kalau perihal eksekusi pembangunannya kapan, kami komunikasikan lebih lanjut ke mereka terlebih dahulu," pungkas Sarjoko. (m36)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.