PDIP Minta Heru Budi Hartono Gunakan Konsep Rusunawa bukan Hunian DP 0 Rupiah Ala Anies Baswedan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI untuk menggunakan konsep rumah susun sederhana (rusunawa) dibanding membangun hunian DP 0 Rupiah ala Anies Baswedan.

Partai pemenang di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu memandang hunian DP 0 Rupiah yang dibangun era Gubernur Anies Baswedan telah salah sasaran, sehingga Heru Budi Hartono diharapkan tidak menggunakannya lagi.

"Awalnya DP 0 Rupiah diperuntukan rakyat miskin atau MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ini MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta per bulan (syarat kepemilikan rumah), saya kira sudah bukan orang miskin lagi," ujar Gembong, Kamis (3/11/2022) menanggapi konsep hunian ala Anies Baswedan dan yang mesti dilakukan Heru Budi Hartono kini.

Gembong menyarankan, sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta fokus pada pembangunan rusunawa. Konsep ini pernah diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa tahun lalu, sebelum era Anies Baswedan.

"Ini agar APBD bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Kalo bicara DP 0 Rupiah mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala DPRKP) ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan tapi yang pasti dari sisi peruntukan, bahwa DP 0 ini tidak tepat sasaran," jelas anggota Banggar DPRD DKI Jakarta ini.

Diketahui, Banggar DPRD DKI Jakarta bersama TAPD DKI Jakarta menggelar rapat KUA-PPAS untuk APBD 2023 sebesar Rp 85 triliun.

Baca juga: Rusunawa Marunda Kembali Tercemar Polusi Debu Batu Bara, Sudah Dilaporkan ke Sudin LH

Dalam rapat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta memaparkan bahwa belanja daerah untuk aspek hunian kena restrukturisasi dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,22 triliun.

Diberitakan sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko memberikan klarifikasi terkait program DP 0 rupiah yang diduga menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

"Program DP 0 Rupiah itu sumbernya dari pengembang, jadi tidak menggunakan APBD," ujar Sarjoko saat dihubungi, pada Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Wagub DKI Ariza Sebut Warga Korban Kebakaran di Simprug Golf Diprioritaskan Direlokasi ke Rusunawa

Ia menjelaskan, yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Dana tersebut merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan bagi penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan.

Sarjoko juga menjelaskan dana FPPR yang dikelola oleh badan layanan umum Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) telah tersalurkan sebesar Rp 25,8 miliar dari Rp 550 miliar, untuk 928 penerima manfaat program DP 0 rupiah.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Tanggapi Peresmian 33 Tower Rusunawa Jakhabitat oleh Gubernur Anies

Sementara itu, untuk dana yang tersisa di kas UPDP saat ini sebesar Rp 295,2 miliar.

Sisa dana itu nantinya akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit, sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 adapun sebesar Rp 176 miliar. (faf)