Berita Jakarta

Heru Budi Hartono Dapat Surat Peringatan Terbuka Terkait Swastanisasi Air Bersih

Gerakan rakyat untuk kedaulatan atas air melayangkan surat peringatan terbuka kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Wartakotalive/Leonardus Wical Zelena Arga
Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jihan Fauziah saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Masyarakat DKI Jakarta yang tergabung dalam gerakan rakyat untuk kedaulatan atas air melayangkan surat peringatan terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi Beralasan bahwa 31 Januari 2023 mendatang akan berakhir perjanjian kerja sama swastanisasi air atau pengelolaan air di DKI Jakarta dengan PT Aetra dan Palyja.

Diketahui, kerja sama tersebut telah berjalan selama kurang lebih 25 tahun.

"Kami melihat alih-alih pemerintah melakukan proses evaluasi, justru malah melakukan perjanjian baru dengan PT Moya Indonesia," ujar Jihan saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Heru Budi Hartono Senang Tradisi Imlek Makin Diterima Masyarakat: Seni Budaya Jadi Beragam

Jihan sangat menyayangkan hal tersebut, karena dengan adanya perjanjian itu berpotensi munculnya swastanisasi air jilid dua (babak baru).

Celakanya kata Jihan, di dalam perjanjian baru tersebut bisa jadi memiliki jangka waktu 30 tahun atau bahkan diperpanjang dari yang sebelumnya.

Jihan melihat adanya swastanisasi air telah melanggar hak asasi manusia dan konstitusi terkait pemenuhan hak atas air warga DKI Jakarta.

"Lalu, serangkaian proses pengelolaan air Jakarta berdasarkan perjanjian 25 tahun dengan Aetra dan Palyja, dilakukan secara tidak partisipatif, transparan, dan akuntabel," kata Jihan.

Kemudian menurut Jihan, rencana pengelolaan air di DKI Jakarta tidak didasari atas evaluasi secara menyeluruh dan berpotensi mengulangi permasalahan serupa (kurangnya ketersediaan air bersih).

Lalu yang terakhir, Jihan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal dalam mendasari kebijakannya pada pengusahaan air.

Baca juga: Belum Ada Peningkatkan Sejak November, PAM Jaya Pastikan Target Air Bersih akan Terpenuhi

Adapun tuntutan yang diberikan oleh Jihan dalam surat terbuka yang telah diberikan ke bagian persuratan Pemprov DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyelenggaraan penyediaan air di DKI Jakarta melalui perjanjian kerja sama antara Aetra dan Palyja, dengan melibatkan masyarakat;

2. Membuka informasi atas proses evaluasi, transisi, dokumen-dokumen terkait, serta skema kerja sama pemerintah dan badan usaha penyelenggaraan air di DKI Jakarta;

3. Memberikan jaminan bahwa ketika perjanjian kerja sama dengan Aetra dan Palyja berakhir, layanan air tetap tersedia dan tidak diputus;

Baca juga: PAM Jaya Ungkap 81 Persen Sumber Air Bersih di DKI Jakarta Berasal dari Luar Wilayah

4. Membuka ruang pertemuan dengan warga DKI Jakarta untuk membahas dan memberikan kejelasan informasi terkait poin nomor 1-3;

5. Melakukan remunisipalisasi pengelolaan air di DKI Jakarta, dan memastikan pemenuhan hak atas air untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, khususnya yang miskin dan rentan. (m36)

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved