DPP PKS Tuding Kerusuhan yang Terjadi di PT GNI Sulawesi Tengah Dampak dari UU Cipta Kerja

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding, kerusuhan yang terjadi di perusahaan tambang nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu, 14 Januari 2023 lalu akibat dari UU Cipta Kerja.

Karena itulah, PKS selalu menolak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh legislatif dan eksekutif pada 2020 lalu.

“Sejak awal PKS mendesak kepada Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Sampai saat ini sikap PKS jelas dan konsisten, menolak UU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra saat webinar bertajuk ‘Alarm Dampak Perppu Cipta Kerja dari Tragedi Morowali’ yang dikutip pada Kamis (26/1/2023).

Indra mengaku, prihatin dengan kerusuhan yang terjadi di PT GNI karena menewaskan dua pekerja. Bahkan 70 pekerja lainnya sempat ditahan, sehingga menjadi perhatian publik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kalau ditelisik lebih jauh, hal itu disebabkan karena persoalan regulasi UU dan politik hukum yang bermasalah. Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat,” ujarnya.

Baca juga: Persija Jakarta: Gabung Persib Bandung, Ini Catatan Apik Rezaldi Hehanusa Bersama Macan Kemayoran

“Saat ini di Morowali Utara, ke depan bisa saja terjadi di tempat-tempat lain. Itu semua terjadi setelah pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja,” sambungnya.

Anggota Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani, memaparkan relasi pekerja dengan pemerintah saat ini begitu fluktuatif. Bahkan, para pekerja dalam posisi subordinasi (lemah).

“Kejadian di PT GNI Morowali Utara, tidak akan pernah terjadi kalau kita mampu memperkuat di titik hulunya, yaitu masalah di ruang regulasi (UU) yang seharusnya berpihak kepada kelompok pekerja. Saat ini posisi tawar para pekerja kita sangat lemah. Bahkan sebelum disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja,” jelasnya.

Netty menegaskan kembali terkait sikap PKS yang sejak awal menolak UU Cipta Kerja dan Perppu Nomor 2 tahun 2022. Jadi apapun regulasi yang hadir di tengah rakyat harus memberikan pelindungan, kepastian dan jaminan, bukan malah mendegradasi kehidupan rakyat bahkan memiskinkan rakyat.

“Kejadian di PT GNI Morowali Utara hanya salah satu letupan dari di sahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja,” ucapnya.

Baca juga: Dongkrak Angka Penjualan Otomotif di Awal Tahun, GAIKINDO Gelar Pameran Otomotif GJAW 2023

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dari Fraksi PKS Yanto Baoli menambahkan, akar masalah dari kerusuhan yang terjadi di PT GNI adalah kurang patuhnya pihak manajemen perusahaan pada UU yang sudah ada terkait ketenagakerjaan.

Misalnya terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), PT GNI sangat tertutup oleh orang luar, apalagi wartawan, bahkan anggota dewan pun sangat susah untuk bisa masuk kedalam perusahaan.

“Ke depan, kami butuh investasi sehat, yaitu investasi yang tunduk pada UU dan aturan yang ada di republik Indonesia,” ujar Yanto.

Sedangkan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono menganggap, masalah di PT GNI Morowali Utara ini bukan hanya masalahnya Serikat Pekerja, tetapi bangsa ini karena kaum pekerja yang butuh perlindungan dari negara.

Dia menyebut pekerja berhadapan dengan koorporasi, sedangkan perusahaan kuat dilindungi negara.

Baca juga: 9 Jenazah Korban Pembunuhan Berantai Wowon Cs Telah Diautopsi di RS Polri Kramat Jati