Temui Massa Aksi Predator, PKS dengan Tegas Tolak Jalan Berbayar Bagaimana dengan PDI Perjuangan?

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Leonardus Wical Zelena Arga

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail berhasil menemui massa aksi yang menggelar demo di depan gedung DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, ratusan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Aksi tersebut dalam rangka penolakan terhadap rencana penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Dengan mengenakan kemeja putih polos, Ismail yang berasal dari Fraksi PKS tersebut didampingi oleh Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Mereka berdua didesak oleh massa aksi untuk menyatakan dengan tegas bahwa menolak pemberlakuan ERP.

Baca juga: VIDEO Unjuk Rasa ERP, Ojol Tolak Komunikasi dengan Ketua Komisi B DPRD

"Mohon izin, menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu. Bahwa kami dengan tegas menolak pemberlakuan ERP," ujar Ismail dengan lantang.

Pernyataan sikap Ismail disambut tepuk tangan dan teriakan bangga dari ratusan massa aksi tersebut.

Setelah itu, Wa Ode diminta juga untuk menyatakan sikap yang sama.

"Baik, kalau dari saya yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik (orang kecil) pasti mendukung apa yang kalian inginkan. Kami akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucap Wa Ode.

Berbeda dengan Ismail, pernyataan Wa Ode dianggap orator aksi terlalu bertele-tele dan tidak langsung pada poin yang diminta.

Baca juga: Jaringan Transportasi Jakarta Tidak Yakin DPRD DKI Berani untuk Sahkan Raperda ERP

"Sebentar bu, belum ada pernyataan yang tegas dari ibu," kata orator kepada Wa Ode.

Lantas, Wa Ode pun menjawab apapun kemauan rakyat, itu yang akan diikuti.

"PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. Gitu saja ya, merdeka," pungkas Wa Ode.

Ternyata pernyataan tersebut juga kurang memuaskan bagi massa aksi, khususnya orator.

"Pernyataan yang tegas saja. Kami tidak ingin bahasa yang masih ambigu seperti itu," tegas orator.

Kemudian, Wa Ode pun kembali menyampaikan pernyataan sikap di depan ratusan massa aksi.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Kalau semua nolak, baik, kami akan bantu untuk tolak," tandas Wa Ode.

Pernyataan sikap dari Wa Ode tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan dari massa aksi.

Orator pun berterima kasih dan mempersilakan Ismail dan Wa Ode untuk turun, lalu kembali masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: PKS Tolak Pembahasan dan Penerapan ERP di Jakarta Karena Dianggap Bikin Rakyat Susah

Predator Tolak ERP

Predator menolak penerapan ERP. Karena menurut mereka, penerapan ERP akan memberatkan bagi aktivitas mereka sehari-hari sebagai pengemudi ojol.

"Bayangkan kalau pendapatan kita satu kali narik itu Rp 9.000, terus dibuat bayar ERP Rp 5.000 per sekali lewat jalan berbayar," ujar seorang orator pria berambut panjang dan berkaus merah.

Orator tersebut lantas meminta dengan lantang agar sistem ERP dibatalkan dan tidak diberlakukan.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006? Semua orang tahu. Sementara ini, gubernurnya (Anies Baswedan) sudah pensiun. Baru diganti Pj Gubernur (Heru Budi Hartono). Lalu siapa yang tanda tangan?" teriak orator tersebut.

Lantas, orator itu meminta para anggota dewan yang kebetulan sedang rapat, untuk tidak memberlakukan ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu untuk berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," tegasnya.

Mereka tahu bahwa tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ERP adalah untuk mengurangi kemacetan.

Namun menurutnya, ada cara lain untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Di antaranya:

1. Moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan;

2. Membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga;

3. Mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum;

4. Melakukan tata ulang arus lalu lintas.

Pantauan Warta Kota di lokasi, masyarakat telah berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta sejak pukul 10.00 WIB.

Namun sekira pukul 11.30 WIB, massa aksi baru memulai aksinya dengan berteriak untuk menuntut pembatalan ERP.

Mereka juga membawa sejumlah spanduk dengan beragam tulisan, di antaranya:

'Rakyat lewat jalan harus bayar, nanti terapkan di IKN. Jangan di Jakarta mas brooo, batu TOP.'

'HAPUS JALUR SEPEDA karena ikut berkontribusi pada kemacetan. Copot KADISHUB Jakarta.'

Hingga berita ini dilaporkan, Predator masih berorasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta.

Aksi sempat ricuh sekira pukul 14.12 WIB karena ratusan massa aksi memaksa masuk ke dalam.

Namun situasi terkendali saat perwakilan dari anggota DPRD DKI Jakarta keluar untuk menemui ratusan massa aksi tersebut. (m36)