BERITA VIDEO

VIDEO Unjuk Rasa ERP, Ojol Tolak Komunikasi dengan Ketua Komisi B DPRD

Ratusan massa dari Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu

Penulis: Leonardus Wical Zelena Arga | Editor: Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ratusan massa dari Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Mereka berunjuk rasa untuk menolak penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail berusaha komunikasi dengan massa dengan keluar dari gedung DPRD DKI Jakarta.

Namun, massa aksi menolaknya lantaran ingin bertemu dengan ketua DPRD DKI Jakarta bukan ketua komisi.

Padahal, pria berkemeja putih itu sempat ingin berbicara dihadapan ratusan orang yang berdemo di kantornya.

"Hari ini bertepatan dengan rencana rapat lanjutan pembahasan ERP. Ada aspirasi dari masyarakat yang sebenarnya juga sudah diberitahukan kepada kami," ujar Ismail saat berjalan ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta.

Ismail mengaku ingin menghadirkan beberapa perwakilan massa aksi dalam rapat kerja Komisi B membahas ERP.

Sehingga, massa aksi bisa menyampaikan secara langsung dalam rapat karena dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

"Namun tadi sama-sama kita melihat bahwa dari perwakilan masyarakat tersebut menolak untuk dihadirkan bersama di dalam rapat," ucap Ismail.

Predator Tolak ERP

Penerapan ERP akan memangkas pendapatan masyarakat yang beraktivitas di lapangan seperti para driver online.

Oleh karena itu, massa Predator menolak keras penerapan jalan berbayar di DKI Jakarta.

"Bayangkan kalau pendapatan kita satu kali narik itu Rp 9.000, terus dibuat bayar ERP Rp 5.000 per sekali lewat jalan berbayar," ujar seorang orator pria berambut panjang dan berkaus merah.

Menurut orator aksi, ada cara lain untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Di antaranya:

1. Moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan;

2. Membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga;

3. Mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum;

4. Melakukan tata ulang arus lalu lintas.

Pantauan Warta Kota di lokasi, masyarakat telah berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta sejak pukul 10.00 WIB.(m36)

Sumber: Warta Kota
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved