PSI Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan Kesiapan dalam Hadapi Potensi Banjir Pesisir atau Air Rob

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi banjir pesisir atau air rob yang terjadi pada 3-10 Januari 2023.

Hal ini sebagaimana prakiraan yang disampaikan Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG).

“Kita harus bersiap menghadapi prediksi ini dengan memastikan genangan bisa sesegera mungkin kering dan meminimalisir dampak kepada masyarakat dengan bantuan yang diperlukan,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra berdasarkan keterangannya pada Rabu (4/1/2023).

Pria yang akrab disapa Ara itu tidak ingin ada kasus pompa air yang tidak berfungsi saat dibutuhkan.

Baca juga: Air Rob jadi Alasan Pemicu Lambatnya Pembangunan Tanggul NCICD di Pesisir Jakarta

Baca juga: Warga Enggan Mengungsi Meski Sebagian Wilayah Kapuk Masih Terendam sebagai Dampak Pasang Air Rob

Baca juga: Tujuh Lokasi di Jakarta Terancam Diterjang Air Rob, Mana Saja?

Situasi ini pernah terjadi, ketika air menerjang permukiman warga pompa justru tidak berfungsi.

“Ada baiknya dilakukan inspeksi menyeluruh kesiapan pompa segera untuk memastikan kesiapannya,” ujar Ara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Terkait dengan langkah evakuasi, Ara meminta kebutuhan dasar serta tempat pengungsian dapat tersedia di titik-titik rawan banjir.

Setidaknya kebutuhan pangan dan sanitasi dapat dengan cepat diterima masyarakat terdampak banjir.

“Kemudian tempat evakuasi juga harus ramah bagi anak-anak dan lansia,” ucap Ara.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Pemerintah Pusat untuk membangun tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pada Selasa (3/1/2023), Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin rapat dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas rencana ini.

BERITA VIDEO: Dinas Bina Marga Keluarkan Uang Miliaran Rupiah Hanya untuk Beli Alat Ini

“Tadi membahas NCICD, yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall. Tanggul pantai ada yang menjadi kewajiban pemda dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Heru.

Menurut Heru, rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011 hingga 2020.

Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut tersebut.