BEM UBK Dukung Aksi Mogok Makan Protes PT AMNT di Komnas HAM

"Black list karyawan dan pengusaha lokal, serta aksi tipu-tipu alert list atau daftar tunggu karyawan lokal yang tidak berujung," ungkap Ketua Aliansi Anti Mafia Tambang (AMANAT) Erry Satriawan di Jakarta, Selasa. 

Aksi mogok makan yang mereka sebut sebagai melawan kejahatan Amman Mineral kepada rakyat Sumbawa Barat tersebut, akan berlangsung hingga Jumat (16/12/2022) mendatang. 

Aliansi juga meminta Istana negara, kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Komnas, untuk segera turun tangan menyikapi dugaan penindasan dan kejahatan HAM tadi.

Terutama, rekayasa dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hak masyarakat yang dilakukan sejak 2017 silam. 

Erry Satriawan menegaskan, berbagai sekandal tenaga kerja, serikat, PHK suka-suka, serta merenggut hak warga memperoleh pekerjaan, dilakukan manajemen Amman.

Belum lagi, matinya pengusaha lokal dan pelanggaran aturan soal best mining practice, terutama pasca tambang, menjadi ancaman mengerikan bagi warga ketika tambang berakhir kelak. 

"Karenanya kami mendesak otoritas negara, baik Bapak Presiden Joko Widodo, Komnas HAM, KLHK, Kemenaker, hingga DPR RI, untuk merekomendasikan investigasi menyeluruh dan sanksi keras kepada Amman Mineral."

"Karena membuat masa depan rakyat Sumbawa Barat menderita dan susah," pintanya. 

Aksi mogok yang dilakukan warga Sumbawa Barat dari lintas elemen tersebut berlangsung di tengah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR yang dijadwalkan pada Rabu (14/12/2022) hari ini. 

Komisi VII DPR sebelumnya juga merespons munculnya berbagai pengaduan warga Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat.

Utamanya, mengenai berbagai skandal penyimpangan PPM, tenaga kerja, persoalan lingkungan dan bisnis gelap oknum manajemen, dengan oknum pejabat pemerintah di sana, hingga merugikan masyarakat luas. 

AMANAT KSB juga sudah berkirim surat ke berbagai lembaga internasional dan donor terkait pelanggaran HAM, lingkungan, hingga union busting yang terjadi di Amman Mineral.

Termasuk, tembusan ke PBB dan lembaga terkait di bawahnya dan semua kedutaan besar. 

Beberapa waktu lalu, perwakilan aliansi telah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Amman Mineral, dengan mendatangi langsung kantor Komnas HAM.

Perwakilan masyarakat sipil ini diterima Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing berserta jajaran. (*)