Pernikahan Dini

Pemkot Bogor Sebut Pernikahan Dini Marak Akibat Kekurangan SMA Negeri, tak Sekolah Jadi Ingin Nikah

Wakil Wali Kota Bogor Dedia A Rachim menemukan penyebab di wilayahnya marak pernikahan dini, karena kekurangan sekolah negeri.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Valentino Verry
Indiaopines
Ilustrasi - Pernikahan dini menjadi sesuatu yang menakutkan di era modernisasi ini, karena dipastikan masa depan suram. Pemkot Bogor pun panik menghadapi hal ini, maka bersiap mengatasinya. 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Dedi A. Rachim selama ini berpikir keras mencari sebab di wilayahnya marak pernikahan dini.

Remaja masih pada belia sudah nikah, bahkan banyak yang membaa anak balita.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat di era modernisasi ini pernikahan dini menjadi hal yang tabu.

Melalui pengamatan mendalam, akhirnya Dedi menemukan sebabnya yakni kurangnya jumlah sekolah.

"Di Bogor Selatan masih banyak rekomendasi kawin muda. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesempatan sekolah di SMA Negeri," katanya saat Dialog Kebangsaan di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/12/2022).

Menurut Dedi, di Bogor Selatan hanya ada satu SMA Negeri yaitu SMAN 4 Bogor di Bondongan.

Warga kurang mampu di wilayah ini tidak bisa sekolah di sekolah swasta karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.

Baca juga: Kasus Pernikahan Dini Masih Tinggi, Ini Cara Vape East Movement dan Sensitif VIVO Beri Edukasi Seks

"Ini masalah yang harus dicari jalan keluarnya.Kami sedang merencanakan hibah lahan untuk dibangun sekolah SMA Negeri oleh pemerintah provinsi di Bogor Selatan," tandas Dedi.

Terkait hal ini, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan pihaknya mendorong dibangun sekolah negeri di tempat-tempat yang jauh di Kota Bogor supaya ada pemerataan.

"Wilayah Bogor Selatan harus dibangun banyak sekolah negeri, termasuk SMA Negeri," kata Heri, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: Kuatkan Program Keluarga Berencana Sebagai Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini di Masa Pandemi

Karena kewenangan pengelolaan SMA ada di Provinsi, maka Heri meminta Pemkot Bogor melakukan komunikasi dengan Pemprov untuk mencari jalan keluarnya.

"Inilah tugas pemimpin mulai walikota, DPRD hingga gubernur. Kebijakan itu lahir dari kompromi dan komunikasi. Kalau tidak ada kompromi dan komunikasi maka tidak ada kebijakan," paparnya.

Menurut Heri, menyiapkan generasi muda untuk bisa bersaing di kancah global harus dimulai dengan kebijakan.

Ilustrasi Pernikahan dini.
Ilustrasi Pernikahan dini. (Kolase foto/instagram)

"Kalau kebijakannya salah ya hancur. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyiapkan anak-anak ini supaya tidak jadi beban tetapi jadi berkah bagi masa depan bangsa," bebernya.

Dalam kerangka itu, maka harus ada keterlibatan pemerintah dengan anggaran pendidikan yang terus ditingkatkan dan membangun sekolah dimana-mana.

"Jangan merasa rugi membangun sekolah. Kebijakan sekolah harus dekat rumah saat ini merugikan anak didik kita yang ingin sekolah gratis di sekolah negeri tetapi tempat tinggalnya jauh," tandas Heri.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved