Kajian Dishub DKI Jakarta Warga Kini Bisa Menjangkau Transportasi Umum 86 Persen

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Mayoritas warga di Provinsi DKI Jakarta sudah bisa mengakses transportasi publik.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga Oktober 2022, sekitar 86 persen penduduk Jakarta dari 11,6 juta orang bisa menjangkau transportasi umum yang disediakan pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pemerintah daerah menargetkan keterjangkauan masyarakat terhadap angkutan umum di Jakarta mencapai 95 persen.

Salah satu kriteria keterjangkauannya adalah dengan jarak 500 meter, alias bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

“Salah satu media sudah melakukan penelitian bahwa untuk keterjangkauan masyarakat ke transportasi publik di Jakarta sudah 96 persen, tapi hitungan kami saat ini baru 86 persen,” kata Syafrin berdasarkan rekaman suara yang diterima pada Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Mayoritas Warga Jakarta Bisa Mengakses Transportasi Publik

Syafrin mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya demi menggenjot sembilan persen lagi agar target itu bisa tercapai.

Dia berharap, akhir tahun 2022 ini target tersebut bisa tercapai.

“Masih ada satu bulan lagi untuk mencapai sembilan persen dari target 95 persen keterjangkauan terhadap angkutan umum,” ujarnya.

Menurut dia, sejak 2018 lalu pemerintah daerah telah mengubah konsep pembangunan sarana dan prasarana mobilitas masyarakat.

Dari yang awalnya membangun jalan karena berbasis kendaraan pribadi atau car oriented development (COD), kini menjadi sistem transit atau transit oriented development (TOD).

Konsep TOD mengedepankan pembangunan trotoar dan jalur sepeda, sehingga masyarakat bisa menjangkau kendaraan umum dengan berjalan kaki atau sepeda

Baca juga: Transjakarta Raih Penghargaan DTKJ Terkait Ramah Disabilitas dan Intrigasi Layanan

. Langkah ini dilakukan karena mengacu data pada tahun 2017 lalu, bahwa Jakarta masuk peringkat keempat sebagai kota termacet di dunia.

“Oleh sebab itu kemudian Jakarta melakukan perubahan secara masif, yaitu perubahan paradigma dari kebijakan yang sebelumnya lebih memprioritaskan mobilitas kendaraan pribadi, kini menjadi berorientasi pada sistem angkutan umum massal atau sistem transit atau yang kita kenal dengan TOD,” jelas Syafrin.

“Ini sudah dimulai sejak 2018, perubahan ini tentu juga merubah struktur penanganan dari sisi prioritas penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas di Jakarta,” sambungnya.