Mayoritas Warga Jakarta Bisa Mengakses Transportasi Publik

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Mayoritas warga di DKI Jakarta sudah bisa mengakses transportasi publik. Berdasarkan kajian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, hingga Oktober 2022, sekitar 86 persen dari 11,6 juta penduduk Jakarta bisa menjangkau angkutan umum yang disediakan pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, pemerintah daerah menargetkan keterjangkauan masyarakat terhadap angkutan umum di Jakarta mencapai 95 persen. Salah satu kriteria keterjangkauannya adalah dengan jarak 500 meter atau bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

“Salah satu media sudah melakukan penelitian bahwa untuk keterjangkauan masyarakat ke transportasi publik di Jakarta sudah 96 persen, tapi hitungan kami saat ini baru 86 persen,” katanya, Senin (28/11/2022).

Syafrin mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya, demi menggenjot sembilan persen lagi, agar target itu bisa tercapai.

Dia berharap, pada akhir 2022 ini, target tersebut bisa tercapai. “Masih ada satu bulan lagi untuk mencapai sembilan persen dari target 95 persen keterjangkauan terhadap angkutan umum,” ujarnya.

Menurut Syafrin, sejak 2018, pemerintah daerah telah mengubah konsep pembangunan sarana dan prasarana mobilitas masyarakat.

Dari yang awalnya membangun jalan karena berbasis kendaraan pribadi atau Car Oriented Development (COD), kini menjadi sistem transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Konsep TOD mengedepankan pembangunan trotoar dan jalur sepeda, sehingga masyarakat bisa menjangkau kendaraan umum dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Langkah ini ditempuh karena mengacu data pada 2017 lalu, bahwa Jakarta masuk peringkat keempat sebagai kota termacet di dunia.

“Oleh sebab itu, kemudian Jakarta melakukan perubahan secara masif, yaitu perubahan paradigma dari kebijakan yang sebelumnya lebih memprioritaskan mobilitas kendaraan pribadi, kini menjadi berorientasi pada sistem angkutan umum massal atau sistem transit atau yang kita kenal dengan TOD,” jelas Syafrin.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan strategi untuk membatasi pergerakan kendaraan pribadi. Mulai dari kebijakan ganjil genap (gage) yang kini menjangkau 26 ruas jalan protokol dan pembatasan ruang parkir di Jakarta.

“Jika sebelumnya adalah kebijakan penyediaan untuk mobilitas orang dengan kendaraan pribadi, sekarang parkir menjadi instrumen pengendalian lalu lintas. Orang tidak lagi dengan mudah mendapatkan ruang parkir karena ada pembatasan di sana,” ungkapnya.

Penumpang melonjak

Melalui PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Pempov DKI Jakarta berupaya melakukan berbagai hal, demi meningkatkan Syarat Pelayanan Minimal (SPM) bagi pelanggan.