Kampung Susun Bayam

Jakpro Minta Penghuni Kampung Susun Bayam Patuh Bayar Sewa kepada Pemprov DKI

PT Jakpro menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Kampung Susun Bayam kepada Pemprov DKI, karen aitu penghuni harus patuh bayar sewa.

Kompas.com/Muhammad Naufal
Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara diperuntukkan bagi korban gusuran stadion JIS, kini pengelolaan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) menyerahkan pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara, kepada Pemprov DKI.

Karena itu, tarif sewa yang dibebankan kepada masyarakat setempat mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif mengatakan, langkah ini diputuskan berdasarkan kesepakatan Jakpro, Pemprov DKI dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara.

Perseroan juga telah berulang kali mengomunikasikan rencana penghunian tersebut dengan calon warga setempat.

“Besaran tarif ini akan mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2018, jadi bukan lagi berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro,” ujar Syachrial, Minggu (27/11/2022).

“Ini perlu kita syukuri karena kami terus memperjuangkan agar warga sesegera mungkin bisa bermukim di KSB,” lanjutnya.

Syachrial mengatakan, sambil mengerjakan proses admistrasi internal, secara pararel pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta terkait penyerahan pengelolaan KSB.

Baca juga: Calon Penghuni Kampung Susun Bayam Geruduk Area JIS Tuntut Jakpro Segera Beri Izin

Bahkan, Jakpro mendampingi warga calon penghuni KSB membentuk paguyuban atau koperasi untuk melaksanaan pemeliharaan selama proses transisi.

Menurut dia, proses peralihan pengelolaan Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta secara tidak langsung akan melibatkan pemerintah pusat.

Soalnya, pembangunan KSB merupakan bagian dari dari pembangunan kawasan olahraga terpadu JIS dan menggunakan dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Pastikan Kampung Susun Bayam Hanya untuk Warga Setempat dan Terdampak Normalisasi

“Karena itu, memerlukan waktu yang tidak sebentar serta terpenting harus sesuai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG),” jelasnya.

Kata dia, Syachrial warga dapat menghuni KSB setelah melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan pihak Jakpro dan paguyuban atau koperasi yang akan mengelola operasional pengelolaan lingkungan KSB.

Meski demikian, Jakpro memiliki SLA/standar layanan untuk KSB selama proses transisi berlangsung.

“Tujuannya agar warga berperan aktif menjaga keberlanjutan lingkungan KSB, sehingga pada prinsipnya kapan saja warga bisa menghuni KSB, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan Jakpro dan paguyuban atau koperasi,” ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mencanangkan penataan Kampung Susun Bayam, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (7/5/2022).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mencanangkan penataan Kampung Susun Bayam, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (7/5/2022). (Dok. PPID DKI Jakarta)

Warga calon penghuni KSB yang berjumlah 123 Kepala Keluarga (KK) ini, ujar Syachrial, merupakan warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS.

Sesuai dengan prinsip pengelolaan masyarakat terdampak bahwa dalam proses pembangunan JIS tidak boleh ada kerugian warga.

“Atas pertimbagan itu pula, Jakpro menerapkan program Resettlement Action Plan (RAP) kepada 624 KK dan telah memperoleh ganti untung seluruh warga yang terdampak. Jadi seluruhnya 624 KK telah mendapatkan ganti untung, termasuk 123 KK calon penghuni KSB,” katanya.

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved