Pilpres 2024
Tak Setuju Presidential Threshold Nol Persen, Waketum PPP: Oligarki Bisa Ambil Partai Politik
Ia menjelaskan, banyak juga partai yang belum teruji pemilihan legislatifnya, tapi mencalonkan pemimpin.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak setuju jika aturan presidential threshold dihapus alias nol persen.
Menurutnya, jika presidential threshold diubah menjadi nol persen, oligarki dengan mudah dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.
"Jadi negara kita itu kan banyak oligarki orang kaya. Dia bisa kemudian dengan kekayaannya ambil partai politik."
"Ya nyatakanlah udah bisa ikut pemilu aja lah," kata Arsul, saat menghadiri diskusi media, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).
Ia menjelaskan, banyak juga partai yang belum teruji pemilihan legislatifnya, tapi mencalonkan pemimpin.
"Karena kalau jadi nol nanti, partai itu belum teruji di dalam pemilihan legislatifnya, tapi dia berhak ikut pemilu. Dia berbadan hukum dan berhak ikut pemilu," paparnya.
Baca juga: TIGA Klaster Cawapres Potensial Versi SMRC, Ada AHY, Ridwan Kamil, Hingga Erick Thohir
Kata Arsul, kebijakan presidential threshold penting untuk mempersulit oligarki membuat partai politik.
"Karena untuk membuat partai politik yang bisa lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual."
"Dengan kekuatan uangnya, kemudian bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden," beber Arsul Sani.
Baca juga: Peneliti SMRC: Dipasangkan dengan Siapapun, Puan Maharani Bisa Kurangi Suara Pasangannya
Menurutnya, jika itu terjadi, partai politik tersebut belum teruji secara jaringan.
"Sementara secara jaringan dan segala macam belum terujilah," ucapnya. (Ibriza Fasti Ifhami)
