Pemilu 2024

Bahtiar Wakili Pemerintah, untuk Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pemerintah yang diwakili Bahtiar mengatakan, RDP dilaksanakan untuk mendiskusikan sejumlah poin yang terdapat dalam PKPU. 

Istimewa
Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Senin (3/10/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Senin (3/10/2022).

RDP diikuti perwakilan pemerintah yakni Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar; Ketua KPU beserta anggota; Ketua Bawaslu beserta anggota; Ketua DKPP beserta anggota; dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Pemerintah yang diwakili Bahtiar mengatakan, RDP dilaksanakan untuk mendiskusikan sejumlah poin yang terdapat dalam PKPU

“Ada sejumlah aturan dalam PKPU ini harus kita clear kan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan anggota Komisi II DPR RI,” ujar Bahtiar dalam keterangannya yang dikutip Wartakotalive.com, pada Selasa (4/10/2022).

Baca juga: KNPI Ingatkan Pemuda Berperan Aktif saat Pemilu 2024, Pilih yang Benar, Jangan Bersikap Netral

Sebagai wakil dari pemerintah, ia pun mengaku mendukung rancangan PKPU yang telah dibuat oleh KPU. 

Namun demikian, Bahtiar menilai ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan terutama menyangkut keamanan data pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan calon perseorangan.

“Kami juga memberikan tekanan pada PKPU, calon perseorangan peserta Pemilu, memang dalam verifikasi ini perlu kehati-hatian bagi KPU jangan sampai menimbulkan kerugian masyarakat terutama pencatutan nama," kata Bahtiar.

Ia menegaskan jangan sampai memberi dukungan dan potensi adanya kebocoran data pribadi, sehingga perlu dijamin data kerahasiaan, termasuk data pribadi masyarat yaitu KTP.

Baca juga: Kampanye Pemilu 2024 Cuma 75 Hari, KPU Berharap Polarisasi di Masyarakat Tak Berlangsung Lama

“Sehingga saya pikir hukum ini yang dibuat PKPU mungkin sudah cukup baik tentu menjadi bahan kita untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan KPU supaya data-data pribadi dimaksud ini jangan menjadi masalah di kemudian hari,” ucap Bahtiar.

RDP tersebut juga menyepakati Rancangan PKPU dengan beberapa tema di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu. 

2. Rancangan PKPU tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.

3. Rancangan PKPU tentang Perda Pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD di tingkat kabupaten atau kota dalam Pemilu.

4. Rancangan PKPU tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD. (m36)

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved