Anies Baswedan

Aktivis Minta Anies Baswedan tak Rombak Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rawan Politisasi

Anies Baswedan sebentar lagi pensiun. Aktivis pun berharp Gubernur DKI Jakarta itu tak merombak pejabat yang ada karena rawan politisasi.

Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebentar lagi pensiun. Anies terbuka lebar maju sebagai capres di Pilpres 2024 karena elektabilitas yang bagus. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Inisiator Jakarta Initiative Ervan Purwanto mengungkapkan, potensi perombakan jabatan di Pemprov DKI Jakarta jelang Anies Baswedan lengser. 

Ervan berujar, mutasi atau promosi jabatannya jelang akhir jabatan kepala daerah dikhawatirkan rawan politisasi birokrasi. 

"Pemutasian dan pejabat-pejabat pemerintah daerah dan pejabat eselon dua kali itu tentunya menjadi PR Penjabat pada hari pergantian pimpinan di DKI, untuk melakukan konsolidasi birokrasi," kata Ervan, Sabtu (1/10/2022). 

Ervan menyebut, tak ada larangan yang menjegal Anies untuk mengangkat dan memutasikan pejabat. 

Meskipun begitu, ia menilai promosi dan mutasi jabatan jelang Anies lengser rawan disusupi kepentingan pribadi. 

Terlebih, DPRD DKI Jakarta telah mengingatkan Anies agar tak melakukan mutasi jabatan pejabat jelang purna tugas. 

"Kondisi ini sudah sering terjadi di era gubernur DKI sebelumnya. Artinya sebelum dan sesudah transisi ini akan rawan politisasi birokrasi," imbuhnya. 

Baca juga: Marullah Matali Tidak Bisa Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan Anies Baswedan dilarang membuat kebijakan strategis mulai 13 September sampai 16 Oktober 2022.

Ia juga meminta Anies tidak melantik pejabat Pemprov DKI hingga masa jabatannya berakhir.

Baca juga: Soni Berharap Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan Harus Tahu Kondisi Sosial Budaya Warga Jakarta

"Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama," imbuhnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved