FGD Pj Gubernur

Marullah Matali Tidak Bisa Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dinilai tidak bisa menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta karena peranan pentingnya di pemerintahan.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof Ryaas Rasyid. 

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG - Masa akhir jabatan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria kian mendekat. Anies dan Ariza bakal purna tugas pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof Ryaas Rasyid, menuturkan bahwa menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta usai Anies Baswedan nanti purna tugas sangat lama dan paling lama dalam sejarah Pj Gubernur.

Hal tersebut diungkapkan Prof Ryaas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Partai Golkar DKI Jakarta dan Warta Kota seri ketiga dengan tema "Mencari Figur Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta" yang berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Prof Ryaas melanjutkan, adanya Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan mencalonkan untuk menjadi Pj Gubernur hal itu tidak bisa dilakukan. 

Jika dipaksakan pun Sekda dicalonkan, maka harus diganti terlebih dahulu dan diganti dengan Sekda yang baru secara definitf.

Baca juga: Ahmed Zaki Iskandar Sebut Penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta Hak Prerogatif Mendagri

"Untuk kasus ini tidak bisa Pj gubernur merangkap menjadi sekda. Tetapi kalau sekda diangkat menjadi Pj Gubernur maka jabatan sekda harus diisi. Jadi, sekda lah yang sebenarnya paling penting. Dia itu sebenarnya inti dari segala manajemen pemerintahan," ungkap Prof Ryaas.

Maka dari itu, Prof Ryaas meminta DPRD DKI Jakarta harus mengawal ketat perihal hal ini agar tidak terjadi persoalan yang tidak diinginkan.

"Jadi kalau Ketua DPRD dengan sekda kompak, Insya Allah aman siapapun yang menjadi Pj Gubernurnya," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa usai Anies Baswedan dan Ariza Patria habis masa jabatannya diharapkan bisa mendapat sosok Pejabat (Pj) Gubernur yang ideal.

Baca juga: Tiga Hal Penting yang Harus Dikuasai Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

"Alhamdulillah kami bersama bisa berkumpul di sini untuk diskusi kemudian mendengarkan informasi mengenai Jakarta setelah pak Anies dan pak Ariza akan selesai menunaikan tugas diperiodisasi mereka pada Oktober nanti. Mewakili warga masyarakat DKI Jakarta, kami pun berharap nanti Pejabat (Pj) Gubernur provinsi DkI Jakarta ini benar-benar mungkin sosok yang mudah-mudahan ideal untuk memimpin DKI Jakarta nanti," ucap Zaki dalam sambutannya di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Zaki melanjutkan, adapun mekanisme pemilihan Pj Gubernur DKI Jakarta itu sepenuhnya adalah hak progreatif Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Kalau ditanya Bang Zaki ngapain Golkar repot-repot bikin FGD pada hari ini membahas Pj Gubernur DKI Jakarta yang sudah tentu itu hak prerogatif Kemendagri," imbuh Bupati Tangerang itu.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Mampu Hadapi Masalah Banjir, Sampah Hingga Macet

Bukan tanpa alasan, Zaki berharap Pj Gubernur DKI Jakarta bisa ideal lantaran nantinya peran Pj Gubernur akan merumuskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan tiga nama usulan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Tiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali; Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono; Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar. (m27)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved