Jokowi Ingatkan agar APBN Bisa Dieman-eman, SKI Sarankan Pemerintah Tunda Mega Proyek Infrastruktur

WARTAKOTALIVE.COM - Saat situasi dunia penuh gejolak dan terancam resesi global, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) keluarkan pernyataan.

Pernyataan Presiden Jokowi itu berisikan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap berhati-hati, dalam kelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Presiden Jokowi juga meminta agar setiap uang di APBN ‘dieman-eman’ alias dihemat.

Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) menilai, pernyataan Presiden tersebut merupakan 'peringatan tanda bahaya' terkait beratnya beban ekonomi yang harus dipikul negara saat ini.

Bagi kelompok masyarakat pendukung Anies Baswedan itu, arahan Jokowi agar Sri Mulyani melakukan penghematan guna menjaga agar APBN 'tidak oleng', harus disertai dengan upaya yang lebih serius untuk menunjukkan sense of crisis.

"Presiden harus berani umumkan penundaan berbagai mega proyek infrastruktur dan persiapkan jaring pengaman sosial lebih baik bagi warga sebagai antisipasi resesi" ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Jumat (30/9/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Jati, pemerintah perlu mengurangi glorifikasi atas proyek-proyek strategis nasional karena yang ditunggu-tunggu rakyat saat ini adalah inovasi kebijakan.

Hal tersebut untuk menjamin agar akses rakyat terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang murah selalu terjaga.

"Di kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) yang difasilitasi SKI di beberapa provinsi, rakyat mengeluhkan kenaikan harga-harga saat pendapatan mereka belum membaik."

"Pemerintah seyogyanya menjelaskan secara transparan mengenai situasi keuangan kita disertai tawaran solusi inovatif untuk mengatasinya,” lanjutnya.

Jati menambahkan, sense of crisis yang ditunjukkan oleh pemerintah juga akan berperan positif dalam membentuk kesiapan warga menghadapi kondisi ekonomi yang diperkirakan bakal makin sulit.

”Dalam menghadapi resesi yang diprediksi terjadi tahun depan, warga perlu memperkuat modal sosial, menjaga keguyuban, saling bergotong-royong untuk meringankan beban hidup di antara mereka,” kata Jati.

Di samping tekankan perlunya sense of crisis, SKI juga menyerukan kepada elit politik agar jadikan resesi global sebagai momentum untuk meminimalisasi perbedaan politik dan menjaga persatuan.

Salah satunya, melalui konsensus untuk melaksanakan proses Pemilu dan Pilpres 2024 secara jujur dan adil.

"Keberhasilan bangsa-bangsa dalam mengatasi krisis ditentukan oleh kemampuan mereka bersatu. Pemilu 2024 diselenggarakan secara jujur dan adil akan memudahkan penyembuhan luka politik, sehingga sesudahnya kita bisa bersatu lebih kuat" kata Jati.

Karena itu, kata Jati, para pemangku kepentingan politik harus bisa bekerjasama untuk menghentikan kegiatan penyebaran narasi dan opini yang membelah masyarakat, yang dilakukan kelompok-kelompok pendengung (buzzer) di media massa, maupun medsos.

”Solidaritas tanpa batas dalam menghadapi resesi hanya akan muncul jika semua pihak berkolaborasi membangun narasi-narasi sejuk yang mendorong persatuan seluruh warga tanpa memandang spektrum politiknya" ucapnya.

Mengutip artikel Tribunnews.com, Presiden Jokowi mengingatkan kondisi ekonomi dunia masih gelap dan akan lewati masa paling sulit.

Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia butuh ketahanan dalam jangka panjang agar tidak terperosok ke dalam jurang resesi.

"Saya selalu sampaikan kepada bu Menkeu, kalau kita punya uang di APBN dieman-eman. Itu bahasa Inggris tuh."

"Di eman-eman, dijaga, hati-hati," pesan Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Jokowi mengatakan pengeluaran APBN harus disalurkan ke sektor produktif sehingga menghasilkan return yang jelas.

Hal itu menjadi tugas bendahara negara dan masyarakat turut mengawasi.

Kepala negara Republik Indonesia pun tidak menampik banyak negara di dunia yang mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Pemicunya akibat krisis energi dan krisis finansial dampak dari keberlangsungan perang Rusia-Ukraina.

"Hampir semua negara tumbuh melemah, ekonominya terkontraksi. Setiap hari yang kita dengar krisis energi, krisis minyak, gas, hampir semua negara, krisis finansial," tegas Presiden.

Di tengah ketidakpastian dan tekanan global, APBN masih menjadi shock absorber (peredam kejut) untuk mengantisipasi gejolak tersebut.

Luka Dalam Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan efek luka yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian cukup dalam.

Masalah utama imbas pandemi Covid-19 yakni terancamnya jiwa manusia sehingga pemerintah membatasi mobilitas masyarakat.

Kebijakan ini yang mengakibatkan kegiatan ekonomi hampir lumpuh sehingga membuat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) tertekan.

"Pandemi sudah mulai bisa dikelola meski belum sama sekali selesai dan meninggalkan scarring effect (luka memar) sangat dalam," kata Sri Mulyani di acara serupa.

"Indonesia yang mayoritas didominasi perusahaan-perusahaan dan kegiatan sektor informal tentu merasakan imbasnya," sambung Menkeu.

Beda halnya dengan krisis yang terjadi pada 1997-1998 dan 2007-2008 di mana pada periode itu menyerang neraca lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar.

Neraca keuangan mereka terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok sehingga menyebabkan masalah pada sisi liability atau pinjaman.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan ada cara yang sama yang dilakukan emerintah untuk menyelesaikan persoalan seperti memberikan relaksasi kredit.

"Karena kita menganggap para peminjam dari lemabaga keuangan terutama bank pasti menghadapi situasi sangat sulit saat pandemi di mana aktivitas sangat dibatasi atau bahkan berhenti," kata dia.

Pemerintah, lanjut Srimul, juga menggunakan anggaran sebagai instrumen fiskal untuk memberi bantalan ekonomi dan sosial ke masyarakat serta usaha kecil dan menengah.

Misalnya menggelontorkan bantuan sosial terhadap 10 juta program keluarga harapan (PKH).

Lalu, memberikan bantuan 18,8 juta sembako; bantuan terhadap UMKM hingga bantuan subsidi upah untuk karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta sebulan.

"Kita memahami bahwa masyarakat yang hidupnya tergantung cashflow harian sangat terpukul dengan pandemi scarring effect-nya dalam dan luas," imbuh Sri Mulyani.

Indonesia masih lebih mending karena tidak melakukan lockdown seperti RRT (Cina) sebab dampaknya akan jauh lebih luas.

(Wartakotalive.com/CC/Tribun Network/Reynas Abdila)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ada Ancaman Resesi Global, Jokowi Minta Duit APBN 'Dieman-eman'"