Masih Ada PMI yang Berangkat Ilegal, Ombudsman Dorong Pemda Ikut Berdayakan Desa

Ombudsman Republik Indonesia mengajak pemerintah daerah (pemda) agar memberdayakan desa untuk cegah pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat ilegal.

Istimewa
Ombudsman Republik Indonesia mengajak unsur pemerintah daerah (pemda) agar memberdayakan desa untuk mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat secara ilegal ke luar negeri. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia mengajak unsur pemerintah daerah (pemda) agar memberdayakan desa untuk mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat secara ilegal ke luar negeri.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota punya peraturan daerah sebagai pedoman dalam memberdayakan desa.

“Hal itu harus mendorong pemda memiliki aturan yang menjadi pedoman perangkat desa untuk sadar hukum keimigrasian,” ucap Robert lewat keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Hal tersebut diyakini dapat mencegah adanya calon PMI yang berangkat secara ilegal. Hal itu juga untuk mengatur penjagaan PMI yang akan pulang ke Indonesia.

Baca juga: BP2MI Minta Dukungan Pemerintah Bangun Pusdiklat dengan Fasilitas Ruang Rawat Inap

"Sehingga dapat menjaga PMI betul-betul ketika mau berangkat dan mau pulang," kata Robert.

Robert mengatakan proses pembinaan terhadap perangkat desa serta edukasi bagi masyarakat tentang aturan keimigrasian bisa mencegah ada permainan keberangkatan PMI di lapangan.

"Pengiriman PMI ini juga terkait kondisi ekonomi dan masalah-masalah lain yang membuat ini menjadi rentan masuknya para pemain bisnis kotor itu," kata Robert.

Untuk itu penetapan desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memperkuat status Indonesia sebagai negara hukum.

Baca juga: BP2MI Ungkap Imigran Gelap Indonesia Diperalat Sebagai Admin Judi Online di Kamboja

Selain itu pihaknya juga ikut mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbanyak kerja sama antarpemerintah (G to G) seperti dengan Korea Selatan (Korsel).

Hal tersebut untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi PMI yang sakit di luar negeri supaya setiap peserta bisa terlayani dukungan biaya pengobatan dari BPJS Kesehatan.

"(Program G to G) ini adalah cara yang efektif, bagaimana agar pemerintah bisa menunjukkan kerja perlindungan yang konkret sehingga kepercayaan dari masyarakat terbangun," kata Robert.

Adapun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan PMI ke Korea Selatan dalam program G to G. Total ada 519 PMI yang berangkat pada 26-28 September 2022.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved