Virus Corona

Jubir Kemenkes: Mencabut PPKM Perlu Proses di Antara Kementerian dan Lembaga Terkait

Di Indonesia sendiri terdapat dua status yang ditetapkan pemerintah terkait pandemi ini.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril mengatakan, menyetop pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) perlu keputusan bersama antara kementerian dan lembaga terkait. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril mengatakan, menyetop pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) perlu keputusan bersama antara kementerian dan lembaga terkait.

"PPKM ini merupakan kebijakan yang dibuat bersama-sama pada saat itu, maka tentu saja untuk pencabutan ini perlu proses antar-kementerian dan lembaga terkait," kata Syahril dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/9/2022).

Sebelumnya, epidemiolog FKM Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, keputusan akhir pandemi Covid-19 berada di tangan Presiden Jokowi.

Baca juga: Tak Lakukan Pendalaman, Timsus Polri Bilang Tiga Kapolda Tidak Terlibat Kasus Ferdy Sambo

Namun sebelum memutuskan akhir pandemi, ia menyarankan pemerintah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Biar masyarakat betul-betul percaya bahwa Covid-19 di Indonesia tidak terlalu berat lagi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/9/2022).

Ia mengungkapkan, perlu ada tahapan-tahapan yang dilalui pemerintah, agar bisa benar-benar mengakhiri pandemi, di antaranya menyudahi PPKM.

Baca juga: KRONOLOGI dan Konstruksi Kasus Hakim MA Terima Suap Penanganan Perkara, 10 Orang Jadi Tersangka

Di Indonesia sendiri terdapat dua status yang ditetapkan pemerintah terkait pandemi ini.

Pertama, status kedaruratan kesehatan masyarakat, dan kedua status kedaruratan bencana non alam.

"Dengan demikian, harapannya kalau kondisi ini lancar, maka Presiden akan bisa mencabut status darurat kesehatan masyarakat dan status darurat bencana non alam."

Baca juga: Urus Perkara di MA, Hakim Agung Sudrajat Dimyati Dapat Rp800 Juta

"Akhir pandemi ini adalah keputusan politik ya, bukan keputusan ahli epidemiologi."

"Epidemiolog hanya melihat bahwa ini kondisinya sudah mengarah ke sana ya, tapi pembatasan masyarakat bisa dicabut," papar Pandu.

Menurutnya, pembatasan aktivitas masyarakat sebagai intervensi pengendalian pandemi tidak lagi diperlukan, lantaran sudah ada komunikasi risiko yang kuat dalam mencegah penularan.

Tak Ingin Tergesa-gesa Nyatakan Pandemi Covid-19 Berakhir, Jokowi: Hati-hati, Tetap Harus Waspada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah bakal hati-hati dan tidak buru-buru memutuskan pandemi Covid 19 berakhir.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved