Berita Jakarta

Penataan Pemukiman Kumuh Jadi Target Utama, Anies Baswedan akan Kurangi Jadi 2,26 Persen

Anies Baswedan memasang target jumlah pemukiman kumuh tingkat RW berkurang menjadi 2,26 persen

Warta Kota/Rangga Baskoro
Anies Baswedan memasang target jumlah pemukiman kumuh tingkat RW berkurang menjadi 2,26 persen Kawasan pemukiman padat penduduk di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memasang target jumlah pemukiman kumuh tingkat RW berkurang menjadi 2,26 persen dari total luas DKI Jakarta pada 2026 mendatang.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026.

"Penataan kawasan kumuh perkotaan juga menjadi salah satu isu prioritas terkait permukiman," ujar Anies dalam Pergub dikutip wartakotalive.com pada Jumat (23/9/2022).

Anies Baswedan menginformasikan pada tahun 2017, masih terdapat 445 RW di DKI Jakarta yang masuk kategorisasi kumuh. 

Baca juga: Warga DKI Jakarta di Pemukiman Kumuh Lakukan Vaksinasi Covid-19 Pada Gelombang Ketiga

Selama lima tahun terakhir menjabat, ia telah melakukan penanganan terhadap lingkungan kumuh sebanyak 220 RW. 

Sehingga, hingga masa jabatannya berakhir, masih menyisakan 225 RW kumuh.

"Pada tahun 2019, masih terdapat 14,4 persen rumah tangga kumuh perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022 masih terdapat 225 RW kumuh atau 11,29 persen dari luas total Jakarta," ujar Anies Baswedan.

Ilustrasi. Pemerintah Kota Bekasi mengucurkan dana Rp 14 miliar di tahun 2019 untuk menata permukiman kumuh di 14 kelurahan dari tujuh kecamatan di wilayah setempat.
Ilustrasi. Pemerintah Kota Bekasi mengucurkan dana Rp 14 miliar di tahun 2019 untuk menata permukiman kumuh di 14 kelurahan dari tujuh kecamatan di wilayah setempat. (adobe.com)

Anies Baswedan menjelaskan penyebab pengentasan RW kumuh tidak bisa dilakukan sepenuhnya selama masa kepemimpinannya.

Ia menceritakan kendala yang dihadapi adalah pemerintah pusat tidak berwenang menyentuh aset privat, baik bangunan maupun lahan.

Hal tersebut membuat intervensi dari pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya, mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Baca juga: Pemukiman Padat di Tambora Terbakar, Warga Panik Padamkan Api dengan Damkar

"Kami sangat membutuhkan kolaborasi dengan warga maupun stakeholders lainnya. Contohnya melalui kebijakan Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP)," ujar Anies.

Selain pada RW Kumuh, Anies menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berupaya mengatasi permasalahan kampung yang berlokasi pada lahan -lahan yang memerlukan koordinasi dengan pihak pemilik lahan terkait.

Di mana pihak terkait yang dimaksud antara lain pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta, dan masyarakat, dengan tetap mengedepankan hak dan kewajiban pemilik tanah maupun warga yang telah menghuni lokasi dimaksud sejak lama. (m36) 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved