Datangi Kemendagri, PAPDESI Dorong Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Diharapkan emendagri bisa mengawasi oknum-oknum yang kerap melakukan pelatihan tidak resmi, yang berpotensi merugikan perangkat desa dan pihak lainnya

Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa. Permohonan ini disampaikan PAPDESI saat mengunjungi kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Permohonan ini disampaikan PAPDESI saat mengunjungi kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Papdesi, Wargiyati berharap, Kemendagri bisa mengawasi oknum-oknum yang kerap melakukan pelatihan tidak resmi, yang berpotensi merugikan perangkat desa dan pihak lainnya.

"Yang mau saya garis bawahi adalah tentang adanya untuk pelaksanaan kapasitas perangkat desa, agar tidak ada kegiatan bimtek yang liar dan tidak sesuai dengan program pemerintah. Saya harap kalau memang itu harus dilaksanakan oleh aparatur atau pemerintah desa, kami dari DPP PAPDESI mohon ada kerja sama dengan Kemendagri agar ketika implementasi ke daerah. Kita relatihbmudah untuk saling koordinasi," ujar Wargiyati dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: PSI Ingatkan Kemendagri Supaya Terbuka soal Penggodokan Usulan Pj Gubernur DKI Jakarta

Baca juga: Terima Berkas Usulan Tiga Nama Pj Gubernur DKI Jakarta, Begini Respon Kemendagri RI

Wargiyati juga meminta Kemendagri turut mengkaji ulang sejumlah kebijakan yang memberatkan para perangkat desa.

Mulai dari masa jabatan para perangkat desa yang dianggap tidak sesuai, hingga dorongan untuk menghilangkan periodisasi masa jabatan perangkat desa.

"Terkait perpanjangan masa jabatan, dikembalikannya hak rekognisi, dan tanpa periodisasi. Terus, kepala desa kalau mencalonkan diri sebagai caleg atau pejabat lainnya cukup cuti," katanya.

Lebih lanjut, Wargiyati berharap, aspirasi Papdesi bisa segara dibahas dan ditanggapi oleh Kemendagri. Dia mengatakan, Papdesi memberi waktu setidaknya tiga bulan bagi otoritas Kemendagri untuk memberikan tanggapan atas aspirasinya.

"Kami berterima kasih kepada Pak Dirjen karena kami bisa menyampaikan aspirasi kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi segara diakomodir, minimal ada tindak lanjut bisa duduk bersama antara Kemendagri, Kemendes, dan Kementerian Keuangan, untuk menindaklanjuti. Kita berharap untuk diajak berdiskusi agar bisa melakukan sinkronisasi," harapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik kedatangan Papdesi yang menyampaikan aspirasi terkait keresahan mereka di desa.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved