Anggota Fraksi Bentuk Dewan Kolonel, Sekjen PDIP: Guyonan Politik, Tidak Diatur dalam AD/ART

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

Editor: Yaspen Martinus
Tribun
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap rencana pembentukan Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024, sebagai guyonan politik. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap rencana pembentukan Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024, sebagai guyonan politik.

"Namanya ini kan guyonan-guyonan politik."

"Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," kata Hasto di sela rapat koordinasi kepala daerah PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR, untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto

Sebelumnya, beberapa anggota DPR dari Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel, untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024, dengan cara meningkatkan elektabilitas Puan.

Baca juga: Dua Calon Pengganti Lili Pintauli Sama Sekali Tak Dapat Suara dari Komisi III DPR pada 2019

Pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh Johan Budi, dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.

Awalnya Dewan Kolonel hanya beranggotakan enam orang.

Saat ini, Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Baca juga: Gerindra Klaim Kantongi Identitas Pemasang Baliho yang Berusaha Turunkan Rating Prabowo

Mereka adalah anggota Komisi I Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan.

Kemudian Junimart Girsang dari Komisi II DPR.

Selanjutnya Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, dan Dony Maryadi Oekon Komisi VII.

Baca juga: Legislator PPP Bilang Jokowi Ajukan Dua Nama Pengganti Lili Pintauli Siregar ke DPR

Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, dan Agustin Wilujeng Komisi X.

Dari Komisi XI ada Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu. (Fersianus Waku)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved