Gerindra Klaim Kantongi Identitas Pemasang Baliho yang Berusaha Turunkan Rating Prabowo

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah mengantongi identitas penjegal Prabowo Subianto terkait Pilpres 2024.

"Oh kita tahu. Kita sudah tahu (pelakunya)," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Dasco mengatakan, pelaku memasang baliho di beberapa daerah, guna membuat rating Ketua Umum Partai Gerindra itu merosot menjelang pilpres.

Baca juga: SBY Dinilai Manfaatkan Kekhawatiran Banyak Pihak Soal Pilpres Cuma Dua Paslon untuk Kepentingan AHY

"Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating Pak Prabowo turun kok itu," ujarnya.

Namun, Dasco menyebut pihaknya telah melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindak tegas.

"Cuma kan kalau kita, itu langsung bergerak aja di lapangan."

Baca juga: Capaian Booster Rendah, Ketua Satgas IDI: Covid-19 Mereda, Masyarakat Merasa Cukup Dua Kali Suntik

"Kita kemudian lapor yang berwajib. Baliho-balihonya kita turunin, kan gitu. Karena bukan kita yang pasang," ungkapnya.

Kendati demikian, Dasco tak memastikan apakah pelakunya berasal dari kalangan partai atau bukan.

"Karena kan kalau secara masif, dia itu kan mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Ya kita tahu. Tapi ya sudahlah," paparnya.

Baca juga: Jubir Demokrat: Sebagai Orang Tua SBY Mengingatkan Anak-anaknya, Mengapa Tetangga Malah Nyolot?

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku ada upaya menjegal Prabowo Subianto terkait Pilpres 2024.

Penjegalan itu, kata Dasco, dilakukan dengan memasangkan baliho Prabowo Subianto, namun dengan maksud menurunkan elektabilitas dan popularitas.

"Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating Pak Prabowo turun kok itu. Banyak," ungkap Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: SBY Sebut Pilpres 2024 Diatur Cuma Diisi Dua Paslon, Mahyudin: Perlu Bukti, Jangan Hanya Lempar Isu

Dasco mengatakan, pemasangan baliho itu masif dilakukan di beberapa daerah pemilihan (dapil) terbesar untuk Prabowo Subianto, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, hingga Madura.

"Ya pokoknya di daerah pemilihan Pak Prabowo cukup tinggi," ujarnya.

Mendapati adanya temuan tersebut, Dasco mengatakan, pihaknya langsung melapor ke pihak berwajib untuk menurunkan baliho yang dimaksud.

Baca juga: Tak Ingin Tergesa-gesa Nyatakan Pandemi Covid-19 Berakhir, Jokowi: Hati-hati, Tetap Harus Waspada

Kendati melapor ke Bawaslu, Gerindra, kata dia, belum ada rencana menempuh upaya tersebut. Sebab, kata Dasco, masa kampanye untuk Pemilu 2024 belum dimulai.

Namun dengan adanya upaya pemasangan baliho ini, dirinya menyimpulkan praktik kampanye hitam sudah mulai dilakukan.

"Ya saya enggak bilang itu (kampanye hitam) itu, (tapi) Ya begitulah kira-kira."

Baca juga: Demokrat Bilang Ucapan SBY Soal Indikasi Pemilu 2024 Tak Jurdil Dipicu Pernyataan Sekjen PDIP

"Ya ini kan belum masa kampanye. Yang dipasang juga baliho Pak Prabowo. Masa kita melaporkan ke Bawaslu," paparnya.

Tak hanya melapor kepada pihak berwajib, Gerindra, kata Dasco, telah meminta para kader di daerah untuk mencopot baliho tersebut.

"Ya kita enggak cuma lapor. Kita, karena kemudian mereka bukan kita yang pasang ya, kita minta, instruksikan kepada seluruh kader di daerah tersebut dicopot, dan banyak juga," paparnya.

SBY: Saya Mendengar dan Mengetahui Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur dan Tak Adil

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal turun gunung pada Pemilu 2024, karena melihat ada tanda-tanda pemilu bakal digelar tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC).

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi Pemilu 2024, karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang?"

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar, dikutip Tribunnews, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Modal Jadi Kepala Daerah Paling Murah Rp30 Miliar, KPK: Demokrasi Jadi Transaksi Bisnis

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," tuturnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi, Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya."

Baca juga: VAKSINASI Covid-19 16 September 2022: I: 204.283.621, II: 170.892.291, III: 62.405.814, IV: 536.734

"Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" Ucap SBY kepada ribuan kader Demokrat.

SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian, dianggap memiliki pikiran batil.

Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

Baca juga: Jelaskan Beda BLT di Era SBY dan Jokowi, Adian Napitupulu: AHY Harus Belajar Berhitung Lagi

"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," tegas SBY.

Selama 10 tahun berkuasa, kata SBY, Partai Demokrat tak pernah melakukan kebatilan.

"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," cetusnya. (Fersianus Waku)