Pilpres 2024
Gerindra Klaim Kantongi Identitas Pemasang Baliho yang Berusaha Turunkan Rating Prabowo
Dasco mengatakan, pelaku memasang baliho di beberapa daerah, guna membuat rating Ketua Umum Partai Gerindra itu merosot menjelang pilpres.
lihat foto
Kendati melapor ke Bawaslu, Gerindra, kata dia, belum ada rencana menempuh upaya tersebut. Sebab, kata Dasco, masa kampanye untuk Pemilu 2024 belum dimulai.
Namun dengan adanya upaya pemasangan baliho ini, dirinya menyimpulkan praktik kampanye hitam sudah mulai dilakukan.
"Ya saya enggak bilang itu (kampanye hitam) itu, (tapi) Ya begitulah kira-kira."
Baca juga: Demokrat Bilang Ucapan SBY Soal Indikasi Pemilu 2024 Tak Jurdil Dipicu Pernyataan Sekjen PDIP
"Ya ini kan belum masa kampanye. Yang dipasang juga baliho Pak Prabowo. Masa kita melaporkan ke Bawaslu," paparnya.
Tak hanya melapor kepada pihak berwajib, Gerindra, kata Dasco, telah meminta para kader di daerah untuk mencopot baliho tersebut.
"Ya kita enggak cuma lapor. Kita, karena kemudian mereka bukan kita yang pasang ya, kita minta, instruksikan kepada seluruh kader di daerah tersebut dicopot, dan banyak juga," paparnya.
SBY: Saya Mendengar dan Mengetahui Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur dan Tak Adil
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal turun gunung pada Pemilu 2024, karena melihat ada tanda-tanda pemilu bakal digelar tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC).
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi Pemilu 2024, karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang?"
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar, dikutip Tribunnews, Jumat (16/9/2022).
Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Baca juga: Modal Jadi Kepala Daerah Paling Murah Rp30 Miliar, KPK: Demokrasi Jadi Transaksi Bisnis
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," tuturnya.
SBY menuturkan dirinya mendapat informasi, Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres.
